Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan pembentukan sebuah lembaga khusus yang bertugas mengatur percepatan pembangunan hunian sosial. Lembaga ini diharapkan dapat menangani berbagai aspek teknis demi akselerasi pembangunan perumahan di Indonesia.
Perlunya Mekanisme Percepatan Pembangunan Perumahan
Fahri Hamzah menjelaskan bahwa mandat pembentukan lembaga ini berasal dari beberapa undang-undang yang ada. Tujuannya adalah untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan yang lebih efektif.
“Ya, kebetulan ini ada beberapa kali beliau nitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, yang saya laporkan. Karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan,” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Fokus Urusan Pertanahan hingga Manajemen Hunian
Lembaga yang diusulkan ini nantinya akan mengambil alih berbagai urusan krusial, mulai dari pertanahan dan pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penghunian dan manajemen hunian.
Langkah ini dinilai sangat penting untuk mendorong pembangunan hunian sosial secara masif, sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan adanya akselerasi besar-besaran dalam sektor perumahan.
“Yang intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan juga penghunian, serta manajemen daripada hunian yang berbasis kepada hunian sosial. Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” jelas Fahri.
Koordinasi Lanjutan dan Target Awal Tahun
Fahri Hamzah menyatakan akan segera berkoordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait pembentukan lembaga ini. Pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Kami sudah koordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg, dan mudah-mudahan satu dua hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan,” ujarnya.
Selain itu, Fahri juga akan berkoordinasi dengan Danantara, yang dipandang sebagai salah satu penyedia lahan paling masif, terutama untuk konsep Transit Oriented Development (TOD).
“Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” imbuhnya.
