JAKARTA – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Padang melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan jajarannya dalam menangani krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, menilai lambannya respons pemerintah kota mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan dan birokrasi.
Tata Kelola Pemerintahan Dipertanyakan
Wahyu Hidayat menyatakan bahwa krisis air bersih ini bukan semata masalah teknis atau bencana alam, melainkan indikasi kegagalan dalam manajemen pemerintahan. Ia menyoroti potensi bantuan dari pemerintah pusat yang dinilai tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Padang.
“Masalah ini tidak akan berlarut-larut jika Pemko Padang benar-benar bekerja. Pemerintah pusat sudah membuka ruang bantuan sangat besar, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Wahyu dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).
Menurut Wahyu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menawarkan solusi konkret berupa pembangunan ratusan sumur bor melalui program dari Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa. Namun, peluang tersebut terhambat karena Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima dari total 300 sumur bor yang ditawarkan.
“Seperti yang ditawarkan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa. Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius,” tegasnya.
Fokus Pencitraan Politik Dinilai Mengalahkan Kebutuhan Warga
Wahyu Hidayat menilai hambatan utama penanganan krisis air bersih bukan pada ketersediaan anggaran atau komitmen pemerintah pusat, melainkan pada minimnya keseriusan dan manajemen jajaran Pemko Padang. Ia secara spesifik mengkritik gaya kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran yang dinilai lebih sibuk membangun pencitraan politik untuk ambisi elektoralnya sebagai calon Gubernur Sumbar, dibandingkan menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama. Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga,” ujarnya.
Menyikapi situasi ini, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang tengah mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang. Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengawasan serius terhadap kinerja eksekutif yang dinilai lebih banyak retorika daripada tindakan nyata.
“Yang dibutuhkan rakyat adalah solusi konkret, kerja cepat, dan keberpihakan nyata untuk mengakhiri krisis air bersih yang semakin menyengsarakan warga,” imbuhnya.
Respons Wali Kota Padang: Tanggung Jawab Bersama dan Upaya Penanganan
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan bahwa penanganan krisis air bersih merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengakui adanya perhatian nasional terhadap persoalan ini, dengan keterlibatan TNI-Polri sebagai garda terdepan.
“Ini pun juga banyak pertanyaan tentang air bersih. Kan ada informasi di luar sana tolong copot ini, tolong copot itu kan begitu ya. Saya perlu menyampaikan Bapak/Ibu Semua. Tugas ini bebannya dipikul bersama-sama, itu kita yakin itu. Walaupun tidak statusnya seperti yang kita dengar di media tidak bencana nasional tapi ini perhatian nasional, TNI-Polri menjadi garda terdepan juga,” kata Fadly dalam kutipan dari Padang TV yang dilihat pada Selasa (27/1/2025).
Fadly menjelaskan bahwa 98 persen jalur distribusi air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sudah aktif kembali, dengan perbaikan pipa sepanjang kurang lebih 800 meter. Namun, ia mengakui bahwa kondisi kekeringan tidak hanya dialami oleh PDAM, tetapi juga sungai dan sumur masyarakat pasca bencana hidrometeorologi.
“Berbicara tetang PDAM hari ini, itu 98 persen jalur distribusi PDAM ini sudah aktif kembali. 12 indeks lebih kurang 800 meter pipa itu sudah diperbaiki. Jadi 98 persen air rumah sudah hidup, walaupun alur tekanannya seperti biasa,” ujarnya.
“Karena apa, kita bisa lihat, sungai-sungai kita ini memang dilanda kekeringa. Mungkin danau-danau ataupun mata-mata air ataupun juga yang selama ini menampung air itu pun juga ikut longsor. Nah apa yang terjadi hari ini, yang terjadi hari ini kekeringan bukan hanya terjadi di PDAM, sekali lagi sudah 98 persen. Tetapi di sumur-sumur masyarakat karena irigasi dan dmpak hidrometologi dari sungai-sungai kita. Memang debit airnya tiak seperti sebelumnya,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa solusi jangka pendek PDAM untuk menyuplai air ke rumah-rumah yang kekeringan tidak bisa menjadi solusi jangka menengah atau panjang. Untuk itu, diperlukan pengeboran sumur, pembangunan pendaman, dan perbaikan saluran irigasi.
“Kenapa PDAM, tentu solusi jangka pendeknya PDAM bisa menyuplai kepada rumah-rumah yang kekeringan itu, namun saya rasa ini tidak bisa menjadi solusi jangka menengah atau jangka panjang, tetapi perlu sumur bor ataupun pembangunan pendaman dan juga perbaikan saluran sungai irigasi kita ini supaya air bersih ini bisa kembali normal hendaknya,” imbuhnya.
Empat Kecamatan Terdampak Kekeringan
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Raju Minropa, menyampaikan bahwa kondisi kekeringan berdampak langsung pada masyarakat di empat kecamatan: Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran, Kamis malam (22/1/2026).
Raju menjelaskan bahwa pergeseran arah aliran sungai telah menyebabkan terputusnya jaringan irigasi, yang berdampak pada sektor pertanian dan kebutuhan rumah tangga akibat mengeringnya sumur warga.
Langkah penanganan cepat yang telah dilakukan meliputi suplai air bersih menggunakan mobil tangki, pembangunan sumur bor dangkal dalam waktu dekat, serta pembangunan hidran umum yang terhubung dengan jaringan pipa PDAM.
Gubernur Sumbar Minta Penanganan Cepat dan Terukur
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa permasalahan kekeringan harus ditangani secara cepat dan terukur agar masyarakat tidak terus kesulitan mendapatkan air bersih.
“Kondisi ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Kekeringan harus segera kita atasi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Mahyeldi.
Gubernur menekankan pentingnya pemetaan detail titik-titik permasalahan penyediaan air bersih untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Pemprov Sumbar siap memberikan dukungan dan back up terhadap kebutuhan Pemerintah Kota Padang.
“Kita harus memastikan di mana saja titik-titik yang masih bermasalah dalam penyediaan air bersih. Dari situ, kita tentukan langkah yang akan kita perkuat dan optimalkan bersama,” ujar Gubernur.
Mahyeldi menargetkan penanganan kekeringan di Kota Padang dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan, agar masyarakat dapat fokus beribadah tanpa terkendala kebutuhan air bersih.
