TANGERANG – Gubernur Banten, Andra Soni, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik banjir di Kota dan Kabupaten Tangerang pada Sabtu (24/1/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan penanganan terhadap para pengungsi berjalan optimal dan kebutuhan mereka terpenuhi.
Peninjauan di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang
Perjalanan peninjauan dimulai di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Dengan menggunakan perahu karet, Andra Soni menyusuri area yang tergenang air untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Ia kemudian mengunjungi posko pengungsian dan dapur umum yang didirikan di Kantor Kecamatan Periuk. Dalam kegiatan ini, Gubernur didampingi oleh Wali Kota Tangerang Sachrudin, Wakil Wali Kota Maryono, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Andra Soni memberikan apresiasi tinggi kepada para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Kementerian Sosial, dan Dinas Sosial atas kerja keras mereka dalam melayani para pengungsi, terutama dalam penyediaan konsumsi. “Alhamdulillah, pengelolaan dapur umum berjalan dengan baik. Makanannya layak dan higienis, dan para pengungsi juga menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang diberikan,” ujar Andra Soni.
Perluasan Peninjauan ke Kabupaten Tangerang dan Rapat Koordinasi Lintas Sektor
Setelah meninjau wilayah Kota Tangerang, Gubernur melanjutkan peninjauan ke Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Di sana, ia didampingi oleh Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid, serta unsur pemerintah daerah dan instansi teknis terkait lainnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Andra Soni menekankan pentingnya penanganan banjir di Tangerang Raya yang harus dilakukan secara kolaboratif lintas sektor. “Usai peninjauan ini, kami akan melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas secara menyeluruh kondisi di lapangan, permasalahan yang ada, serta langkah-langkah penanganan ke depan,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut rencananya akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Tangerang Raya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane dan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian, instansi pertanahan, hingga unsur pemerintah pusat. Pembahasan utama akan difokuskan pada normalisasi alur sungai, penguatan sistem drainase, serta evaluasi tata ruang dan perizinan di kawasan sekitar sungai dan situ.
“Penanganan banjir tidak boleh parsial. Diperlukan sinergi dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat, termasuk skema pembiayaannya,” tegas Andra Soni.
