Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat malam (31/1/2026). Namun, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklarifikasi bahwa pertemuan tersebut bukanlah dengan tokoh oposisi, melainkan tokoh masyarakat yang berdialog mengenai program pemerintah.
Klarifikasi Istana Mengenai Pertemuan Presiden
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terbuka untuk berdialog dan menerima masukan dari berbagai tokoh masyarakat. “Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menjelaskan program-program yang telah dijalankan selama menjabat. “Kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam satu tahun lebih, beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, orientasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” tambahnya.
Prasetyo Hadi membeberkan beberapa nama tokoh yang hadir, di antaranya Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, yang berdiskusi mengenai masalah kepemiluan, dan mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, yang membahas masalah penegakan hukum. “Di antaranya ada Profesor Siti Zuhro, ada diskusi mengenai masalah kepemiluan. Kemudian ada Pak Susno, berdiskusi masalah penegakan hukum. Macam-macam di situ ada beberapa banyak,” tutur Prasetyo.
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada ketua umum partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan Awal Sjafrie Sjamsoeddin
Sebelumnya, Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa Presiden Prabowo bertemu dengan “beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi”. Pernyataan ini disampaikan Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang mengikuti retret di Cibodas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sjafrie mengatakan pertemuan itu membahas pengelolaan negara yang baik oleh seluruh pihak. Ia menyoroti adanya pihak swasta yang tidak mengikuti regulasi demi keuntungan pribadi dan dugaan kebocoran anggaran negara. “Bahkan saya menerima (laporan) kurang lebih Rp 5.777 triliun (dari) bank Himbara yang menyalurkan kepada korporasi. Padahal kita punya APBN Rp 300 sekian triliun. Ke mana kebocoran (anggaran) itu?” tanyanya.
Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya oknum pemerintah yang menjadi penyebab kerugian negara. “Oleh karena itulah, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus realistis melihat situasi. Kita jangan tutup-tutupi keadaan yang bisa membuat negara kita itu kesulitan,” jelas Sjafrie.
Sjafrie juga meminta insan pers untuk membantu pemerintah melalui pemberitaan yang informatif demi membela hak-hak rakyat. “Kalau negara sulit, yang paling sulit itu rakyat. Karena keberpihakan kita terhadap rakyat harus kita tunjukkan secara moral dan tindakan,” katanya.
PDIP Bantah Adanya Pertemuan
Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, membantah adanya pertemuan tokoh PDIP dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukanlah partai oposisi, melainkan penyeimbang. “PDI Perjuangan bukan oposisi, kami penyeimbang, dari PDI Perjuangan tidak ada yang bertemu dengan Presiden,” kata Guntur Romli kepada wartawan, Sabtu (31/1/2026).
Guntur menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih mengedepankan aksi nyata sebagai solusi kekhawatiran publik. “Lagi pula, keprihatinan publik harusnya dijawab dengan tindakan nyata pemerintah sebagai solusi, jangan terlalu banyak pertemuan apalagi ‘omon-omon’,” ujarnya.
