Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan apresiasi tinggi atas sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang menolak usulan agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian. Dukungan ini disampaikan Habiburokhman menyusul pernyataan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR RI yang telah memberikan dukungan agar Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI. Menurutnya, posisi saat ini adalah yang paling ideal bagi Polri untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai alat negara yang melayani masyarakat.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jenderal Sigit.
Ia menilai penempatan Polri di bawah presiden sangat membantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya. Jenderal Sigit juga mengkhawatirkan potensi ‘matahari kembar’ jika Polri ditempatkan di bawah kementerian khusus.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” jelasnya.
Tawaran Menteri Kepolisian Ditolak
Lebih lanjut, Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapat tawaran untuk menjadi menteri kepolisian. Namun, ia dengan tegas menolak tawaran tersebut. Bahkan, ia menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menduduki posisi menteri kepolisian.
“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Jenderal Sigit, yang disambut tepuk tangan meriah dari anggota Komisi III DPR.
Menanggapi pernyataan Kapolri, Habiburokhman langsung menyahut dengan penuh semangat. “Wuih, menyala ini, menyala ni Pak Kapolri, bener,” ujarnya, memuji ketegasan Kapolri.
Melemahkan Institusi dan Negara
Jenderal Sigit kembali menekankan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian atau menteri khusus akan sangat melemahkan institusi Polri, negara, dan bahkan presiden itu sendiri.
“Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” tegasnya.
Pernyataan akhir Kapolri tersebut kembali disambut apresiasi dari Habiburokhman yang kemudian melanjutkan agenda rapat dengan pembacaan kesimpulan. “Luar biasa, langsung tayangkan kesimpulan,” kata Habiburokhman menutup sesi tersebut.
