Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk memberdayakan koperasi di seluruh Indonesia melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra. Gerakan ini akan menjadi garda terdepan dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial pasca bencana yang melanda wilayah Sumatra.
Peran Koperasi dalam Pemulihan Ekonomi
Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatra yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, pada Jumat (2/1/2026). Ferry menjelaskan bahwa sejumlah koperasi di tiga provinsi utama, yaitu Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), turut terdampak langsung oleh bencana.
Khusus di Sumatra Utara, bencana banjir dan tanah longsor dilaporkan menyebabkan kerugian signifikan bagi koperasi-koperasi dengan total mencapai Rp 37,72 miliar. Lebih lanjut, Ferry merinci dampak yang lebih spesifik:
“Kemudian ada 9 koperasi yang menjadi mitra LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp 20,66 miliar, terdiri dari 5 koperasi di Aceh dan 4 koperasi di Sumut,” ungkap Ferry dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).
Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan dan Bantuan Kemanusiaan
Menanggapi kondisi tersebut, Kemenkop melalui LPDB telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi yang terdampak. Kemenkop dan LPDB berkomitmen untuk terus memantau secara menyeluruh guna meringankan beban koperasi-koperasi tersebut.
“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace period dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tambah Ferry.
Selain dukungan finansial, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar esensial seperti pembalut wanita, hygiene kit, toilet portabel, alat penyulingan air, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan. Total donasi yang berhasil terkumpul dari gerakan ini mencapai Rp 1,86 miliar.
“Kami akan terus menambah anggaran (Bantuan) untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini,” ujar Ferry.
Pendirian Posko dan Penguatan Kelembagaan
Sebagai tindak lanjut program pemulihan, Kemenkop dan Gerakan Koperasi akan berkolaborasi dalam mendirikan posko-posko yang berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan bagi para korban bencana. Posko ini akan ditempatkan di lokasi strategis seperti Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam.
Posko tersebut juga akan menjadi wadah konsolidasi bagi berbagai pihak yang siap membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha koperasi yang terdampak. “Posko ini akan membantu memulai kegiatan produksi ataupun usaha dari koperasi yang terdampak termasuk memberikan layanan suplai kebutuhan barang-barang bagi Hunian Tetap Sementara,” jelas Ferry.
Pentingnya Pendataan dan Strategi Pemulihan Jangka Panjang
Ferry menekankan krusialnya pendataan pasca bencana untuk memastikan efektivitas rekonsiliasi dan ketepatan sasaran seluruh upaya pemulihan. Ia menyoroti perlunya basis data yang presisi agar dukungan yang diberikan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Setelah masa darurat, kami memandang perlu untuk pendataan menjadi concern. Kalau tidak diselesaikan, akan bolak-balik mengulang kegiatan pendataan rekonsiliasi data,” imbuhnya.
Selanjutnya, Kemenkop akan memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya bagi koperasi yang terdampak, khususnya Kopdes/Kelurahan Merah Putih. Koperasi juga akan mendapatkan pendampingan intensif untuk pemulihan usaha dan penguatan kelembagaan agar dapat kembali berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Kemudian kami bersama dengan Kementerian lainnya akan mengumpulkan semua koperasi-koperasi di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh untuk bisa memulai kegiatan usahanya termasuk bagi masyarakat yang terdampak,” pungkas Ferry.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) PMK, Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Turut hadir pula Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar; Menteri UMKM, Maman Abdurahman, serta sejumlah menteri dan wakil menteri terkait lainnya.
