Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 18 calon anggota Ombudsman RI. Proses ini merupakan tahapan awal sebelum Komisi III DPR memilih sembilan anggota terpilih.
Proses Pemilihan Anggota Ombudsman
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa pemilihan sembilan anggota Ombudsman RI, yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kewenangan untuk memilih dan menetapkan kesembilan anggota tersebut berada di tangan Komisi III DPR, berdasarkan 18 nama calon yang diajukan oleh Presiden.
“Sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan sembilan anggota calon Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia dari 18 nama calon di atas yang diajukan oleh Presiden,” ujar Rifqinizamy dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Uji kelayakan dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Senin, 26 Januari 2026. Setelah proses ini selesai, Komisi II DPR akan melanjutkan dengan pemilihan sembilan calon terpilih.
“Kami akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dijadwalkan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026,” tegasnya.
Partisipasi Publik dalam Uji Kelayakan
Rifqinizamy juga mengimbau masyarakat untuk turut serta memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan uji kelayakan ini. Masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Komisi II DPR RI dengan mencantumkan identitas lengkap.
“Saya tegaskan terakhir, saran dan masukan oleh masyarakat dapat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas lengkap,” tuturnya.
Kriteria Penilaian Calon Anggota Ombudsman
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menambahkan bahwa setiap calon akan diminta memaparkan visi dan misi mereka. Rekam jejak para kandidat juga akan menjadi fokus pendalaman oleh Komisi II DPR.
“Serta kita juga ingin mendalami strategi penguatan terhadap Ombudsman itu seperti apa ke depan yang akan disampaikan oleh calon-calon tersebut,” kata Aria Bima.
Selain itu, Aria Bima menekankan bahwa penilaian tidak hanya terbatas pada aspek administratif. Komisi II DPR juga akan menilai aspek kepemimpinan moral dan keberpihakan calon terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami juga ingin bahwa proses ini tidak hanya menilai secara administratif yang sudah dilampirkan di dalam pendalaman besok, tetapi juga ingin menilai persoalan hal-hal yang menyangkut masalah kepemimpinan moral dan juga keberpihakan calon terhadap kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Daftar 18 Calon Anggota Ombudsman RI
Berikut adalah daftar 18 nama calon anggota Ombudsman RI yang akan menjalani proses uji kelayakan:
- Abdul Ghoffar, profesi Pegawai Negeri Sipil.
- AH Maftuchan, profesi praktisi lembaga swadaya masyarakat.
- Asnifriyanti Damanik, profesi advokat.
- Dian Rubiantiy, profesi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia.
- Faisal Amir, profesi pegiat LSM.
- Fikri Yasin, profesi Tenaga Ahli MPR RI.
- Hery Susanto, profesi Anggota Ombudsman Republik Indonesia 2021-2026.
- I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan, profesi Jaksa.
- Maneger Nasution, profesi akademisi.
- Muhammad Nurkhoiron, profesi pegiat hak asasi manusia.
- Nazir Salim Manik, profesi akademisi.
- Nuzran Joher, profesi swasta.
- Partono, profesi peneliti.
- Radian Syam, profesi akademisi.
- Rahmadi Indra Tektona, profesi akademisi.
- Robertus Na Endi Jaweng, profesi Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021-2026.
- Syafrida Rachmawati Rasahan, profesi Tenaga Ahli DPR RI.
- Wahidah Suaib, profesi pegiat pemilu.
