JAKARTA, 27 Januari 2026 – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melaporkan bahwa pemulihan layanan kelistrikan di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah mencapai 99%. Capaian ini menjadi indikator penting kemajuan positif dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai sektor pelayanan publik.
Perkembangan Sektor Pelayanan Publik
Laporan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada hari ini. Selain sektor kelistrikan, Tito mengemukakan bahwa sejumlah layanan publik lainnya juga menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah memastikan sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat telah kembali beroperasi secara bertahap.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak-Ibu sekalian, kementerian (dan) lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/1/2026).
Posko Pemantauan Terpadu
Untuk memastikan kelancaran proses pemulihan, pihaknya telah membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. Pos komando utama berada di Kemendagri, sementara posko tambahan didirikan di Aceh. Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga telah membentuk posko tingkat provinsi masing-masing.
“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” jelasnya.
Seluruh upaya ini dilakukan secara terpadu guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana.
