Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui bahwa sebagian guru madrasah non-ASN di Probolinggo masih belum menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia menjelaskan bahwa kendala utama pencairan TPP ini disebabkan oleh ketidakhadiran sebagian guru saat proses verifikasi data yang krusial untuk pencairan.
Ratusan Guru Probolinggo Belum Terima TPP
Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menyampaikan bahwa masih ada 334 guru madrasah non-ASN di Kabupaten Probolinggo yang belum menerima hak mereka hingga saat ini. TPP sendiri baru mulai dibayarkan pada tahun 2025, dan mayoritas daerah telah menyelesaikan prosesnya.
“Memang baru dibayarkan pada 2025 dan mayoritas di daerah sudah menyelesaikan. Namun di Kabupaten Probolinggo masih terdapat 334 guru madrasah non-ASN yang belum menerima haknya sampai hari ini,” ujar Dini dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Dini menambahkan bahwa permasalahan ini bukan karena guru-guru tersebut tidak berhak, melainkan terkendala pada proses pemberkasan yang berulang. Ia menyebutkan bahwa para guru diminta melakukan pemberkasan hingga empat sampai lima kali, yang membuat banyak dari mereka merasa lelah dan putus asa.
“Permasalahannya bukan karena guru-guru ini tidak berhak, namun permasalahannya ada pada pemberkasan,” sambungnya.
“Pemberkasan pertama mereka datang dengan semangat dan harapan. Pemberkasan kedua, ketiga, mereka masih semangat dan berusaha untuk mengerjakan. Namun, ketika sampai pada pemberkasan keempat, kelima, dan seterusnya, banyak guru yang akhirnya putus asa, merasa haknya tidak akan pernah dibayarkan,” kata Dini.
Lebih lanjut, Dini menyoroti bahwa setiap proses pemberkasan memunculkan biaya tambahan yang dibebankan kepada guru. Hal ini menjadi beban berat bagi guru madrasah non-ASN yang memiliki penghasilan terbatas.
Kemenag: Jumlah Guru Terdampak Sudah Berkurang
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar membenarkan adanya guru yang belum menerima TPP. Ia menegaskan bahwa penyaluran TPP memang baru dimulai pada 2025.
“Memang ada yang pada saat dilakukan verifikasi, yang bersangkutan tidak datang. Padahal itu kan persyaratannya harus tawajjuh di situ ya,” ujar Nasaruddin.
Namun, Nasaruddin mengklarifikasi bahwa jumlah guru yang belum menerima TPP tidak mencapai 334 orang seperti yang disampaikan Dini. Ia menyebutkan bahwa jumlah tersebut telah berkurang berdasarkan data terbaru.
“Terkait Probolinggo ya. Jadi saya kira Probolinggo data terakhir sudah tidak seperti yang disampaikan, Ibu. Sudah ada perkembangan loh, Bu. Yang data per Desember terakhir ini di kami. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu, kita punya data terakhir sudah ada koordinasi dengan Kanwil barusan ini,” kata Nasaruddin.
Meskipun demikian, Nasaruddin memastikan bahwa Kementerian Agama akan menindaklanjuti persoalan ini dan menjamin hak para guru akan tetap dipenuhi.
“Percayalah, ini menjadi PR kami. Yang terpenting adalah realisasinya,” tuturnya.
