Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, melakukan peninjauan langsung ke persawahan Aih Badak di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Dalam kunjungan yang berlangsung pada Minggu (11/1/2026) ini, Tito menekankan pentingnya revitalisasi lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam untuk memulihkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.
“Jadi, kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Jadi direvitalisasi lagi,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa pemulihan sektor pertanian ini akan dikoordinasikan erat dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kementan sendiri telah memiliki konsep pemetaan menyeluruh terhadap sawah-sawah yang terdampak bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional.
Dua Mekanisme Pemulihan Lahan Pertanian
Mendagri menjelaskan bahwa terdapat dua mekanisme utama dalam pemulihan lahan pertanian. Pertama, optimalisasi lahan yang sudah ada. Mekanisme ini meliputi pemberian bantuan berupa benih, pupuk, perbaikan irigasi, serta dukungan alat mesin pertanian (alsintan). Kedua, cetak sawah baru, yang melibatkan konversi lahan baru menjadi sawah, sebuah proses yang membutuhkan waktu lebih lama.
Untuk kasus sawah yang terdampak bencana di Aceh, Tito menegaskan bahwa fokus utama adalah pada program optimalisasi lahan. “Itu (sawah) dibersihkan lagi lumpurnya, setelah itu nanti akan diberikan bantuan: benih, irigasi, kemudian pupuk, alsintan, mesin pertanian, macam-macam akan didukung. Nanti akan rapat, minggu depan saya akan rapat,” jelasnya lebih lanjut.
Perekonomian dan Bantuan Rumah Terdampak
Tito Karnavian juga mengamati bahwa aktivitas perekonomian di Kabupaten Gayo Lues secara umum telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pasar, restoran, hotel, warung, dan toko dilaporkan telah kembali beroperasi normal. Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) juga dinilai mencukupi.
Meskipun demikian, masih ada beberapa kampung yang rumah penduduknya terdampak bencana. Mendagri meminta Bupati Gayo Lues untuk segera menyelesaikan pendataan rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat. Bantuan akan diberikan sesuai tingkat kerusakan, yaitu Rp 15 juta untuk rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rusak berat.
Terkait rumah rusak berat, Tito menyampaikan adanya tantangan terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) di Gayo Lues. Ia menyebutkan bahwa Bupati Gayo Lues telah mengajukan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk pembebasan lahan. “Nanti saya akan suarakan kepada Menteri Perumahan,” ungkap Tito.
Selain itu, masyarakat yang terdampak bencana dan mengalami penurunan kondisi ekonomi juga dapat diusulkan untuk masuk dalam program bantuan sosial reguler. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Prakerja, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dapat diakses melalui usulan dari kepala daerah. “Nah, itu mereka nanti akan bisa diusulkan oleh Pak Bupati,” tutur Tito.
Akses Jalan dan Distribusi Logistik
Pemulihan akses jalan darat di Kabupaten Gayo Lues berangsur membaik, yang memungkinkan distribusi bantuan logistik berjalan lebih lancar. Meskipun masih terbatas, jalur transportasi telah terbuka dan kebutuhan logistik dinilai sudah mencukupi.
Menanggapi permintaan beras dari Bupati Gayo Lues, Tito menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan Bulog untuk penyaluran bantuan. Ia menjelaskan perbedaan antara bantuan beras untuk bencana dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). “Kalau ada permintaan (beras) resmi, ini akan ada pertanggungjawaban. Kalau untuk bencana, tidak dibayar, tidak. Berbeda dengan (beras) SPHP itu, yang untuk stabilisasi pangan harga. Itu kan harganya Rp 12 ribu per kilo. Tapi kalau untuk bencana, itu negara yang memberikan secara gratis,” tutup Tito.
