PADANG, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan para kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, pada Selasa (13/1/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun berbagai masukan guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional sejak awal untuk menangani dampak bencana, termasuk di Sumbar. Mobilisasi ini melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda). Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar, dengan Tito ditugaskan sebagai ketuanya.
Sejak menerima tugas tersebut, Tito telah melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota terdampak bersama daerah. “Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya.
Berdasarkan data awal, 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, hasil rapat dan pemantauan melalui dashboard kebencanaan menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan di sebagian besar kabupaten/kota tersebut telah kembali berjalan normal. “Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” jelas Tito.
Dalam rapat tersebut, Tito kembali memastikan berbagai indikator pemulihan, mulai dari jalannya pemerintahan, pelayanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG. Ia menekankan pentingnya masukan detail dari daerah agar pemerintah pusat dapat bertindak tepat sasaran.
“Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) itu, sampaikan. Sehingga kita nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, nih, Menteri PU (Pekerjaan Umum) ini, Menteri Kesehatan ini… biar semua bergerak,” tuturnya.
Tito mengidentifikasi sejumlah kabupaten yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah tersebut akan dibahas dalam rapat Satgas di tingkat nasional. “Yang belum-belum pulih itu kita kendalikan lagi, secepat mungkin kita keroyok rame-rame,” tutupnya.
Forum ini merupakan agenda lanjutan Mendagri dalam menghimpun masukan dari daerah terdampak bencana. Sebelumnya, Tito juga memimpin forum serupa dengan kepala daerah se-Provinsi Aceh dan Sumut. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Forkopimda Provinsi Sumbar, serta bupati/wali kota se-Provinsi Sumbar.
