Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan betapa krusialnya data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data ini menjadi tulang punggung dalam penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, mitigasi tindak pidana pencucian uang, hingga pengembangan layanan keuangan digital di Indonesia.
Data Dukcapil Paling Lengkap dan Mutakhir
Tito Karnavian menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan yang terlengkap dan paling mutakhir di Indonesia. Dengan cakupan sekitar 98 persen penduduk dan pembaruan harian dari 514 kabupaten/kota, data ini memiliki keunggulan yang tak tertandingi.
“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya karena Kemendagri memiliki jejaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026). Pernyataan ini disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 yang bertajuk “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta.
Keunggulan Biometrik dan Pemanfaatan Luas
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa data Dukcapil memiliki keunggulan biometrik yang akurat, meliputi sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Keunggulan ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.
Pemanfaatan data Dukcapil terbukti efektif dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Sebagai contoh, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat, sehingga berkontribusi pada penghematan keuangan negara.
Peran dalam Penanganan Bencana dan Keuangan Digital
Dalam konteks penanganan bencana, data Dukcapil menjadi sangat penting. Meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil, memungkinkan penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dilakukan dengan cepat.
“KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.
Pada sistem keuangan, akses data Dukcapil mempercepat layanan perbankan, mencegah penipuan, dan mendukung transaksi digital. Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID dari Kemendagri bahkan mampu mempercepat proses pembukaan rekening menjadi hanya 3 hingga 4 menit.
“Kalau menggunakan digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya.
Sinergi dengan PPATK dan Penguatan Keamanan Siber
Kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah terjalin erat dan terus meningkat. Penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga jutaan akses per tahun untuk validasi dan analisis transaksi keuangan.
Tito menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk aspek keamanan siber. Ia mengingatkan ancaman serangan siber terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan negara tanpa serangan fisik.
“Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, dan lembaga terkait lainnya.
