Semarang – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin Misi Dagang dan Investasi Perdana Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah pada Kamis (29/1/2026) di PO Hotel Semarang. Acara ini berhasil mencatatkan komitmen transaksi senilai Rp3.152.408.358.000.
Sinergi Ekonomi Regional
Misi dagang ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim dan Jateng, serta perwakilan dari HIPMI, Kadin, IWAPI, REI, dan Gekrarfs kedua provinsi. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas perdagangan, memperluas pasar domestik, dan mendorong integrasi rantai pasok antarwilayah demi penguatan ekonomi regional.
“Matur nuwun semuanya, ini menjadi sinergi yang luar biasa. Dari business matching yang dilakukan, terlihat adanya kebutuhan yang bersifat komplementer,” ujar Khofifah. “Jawa Timur membutuhkan produk dari Jawa Tengah, demikian pula sebaliknya. Alhamdulillah, hingga pukul 17.00 WIB nilai transaksi telah menembus Rp3,152 triliun lebih,” tambahnya.
Rincian Transaksi dan Produk Unggulan
Nilai total transaksi tersebut terbagi dalam beberapa kategori. Jatim mencatatkan penjualan (Jatim Jual) sebesar Rp2.759.547.585.000,-, pembelian (Jatim Beli) senilai Rp296.860.773.000,-, dan investasi (Jatim Investasi) sebesar Rp96.000.000.000,-.
Produk unggulan Jawa Timur yang diperdagangkan meliputi rokok, beras, kopi, tetes/molasses, pakan Ikan dan Udang, benih tebu, surimi, daging ayam dan sapi, produk olahan daging, susu, gula kristal putih, DOC, Fillet Dori dan Aneka Seafood, Sapi Ternak, Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Jagung, Produk Tekstil, Veneer, Ikan Bandeng Asap, Benih Jagung Hibrida, Udang dan Kulit Ikan, serta Pupuk Organik Cair.
Sementara itu, Jawa Timur melakukan pembelian dari Jawa Tengah meliputi Kayu Bulat, Telur Ikan, Karung, Cengkeh, Tembakau, Katul, Minuman Botanical Seduh, Sambal Pecel, Botol Plastik, Biji Carica, Tepung Tapioka, Tas Anyam, dan Gula Merah Tebu. Pola transaksi dua arah ini dinilai memperkuat integrasi pasar domestik sekaligus mengoptimalkan muatan berangkat dan balik antarwilayah.
Investasi dan Dukungan Ekonomi Daerah
Dalam skema investasi, Jawa Timur berencana membangun perumahan di Jawa Tengah. “Produk yang diperdagangkan dalam misi dagang ini mencerminkan kekuatan dan kebutuhan masing-masing daerah,” jelas Khofifah.
Misi dagang ini merupakan agenda perdana di tahun 2026 dan melanjutkan upaya Pemprov Jatim dalam mempertemukan pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas, memperkuat perdagangan dalam negeri, serta mendukung substitusi impor, khususnya dalam pemenuhan bahan baku industri.
“Misi dagang berkelanjutan ini menjadi instrumen penting untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha penjual dan pembeli, baik melalui skema government to business maupun business to business, agar potensi kerja sama dan transaksi dapat terbangun secara lebih efektif,” ujar Khofifah.
Transaksi Terbesar dan Kontribusi Ekonomi
Komitmen 10 transaksi terbesar pada misi dagang ini tercatat pada kerja sama antara Asosiasi Pelaku Usaha Peternakan Jawa Timur dengan Asosiasi Pelaku Usaha Peternakan Jawa Tengah senilai Rp 1,13 triliun per tahun, meliputi penjualan daging unggas, daging sapi, susu, telur, olahan daging, DOC ayam, hingga ternak sapi.
Kerja sama strategis lainnya meliputi PT Sinergi Gula Nusantara (Jatim) dengan PT Citra Gemini Mulya (Jateng) untuk komoditas gula kristal putih senilai Rp 300 miliar per tahun, serta sektor industri hasil tembakau antara GAPERO Jawa Timur dengan PT TSPM Jawa Tengah senilai Rp 192 miliar per tahun.
Di sektor perikanan dan pangan, transaksi signifikan terjadi melalui penjualan surimi dan produk olahan oleh PT Indo Lautan Makmur senilai Rp 142,8 miliar per tahun, penjualan beras oleh CV Sumber Pangan Kediri senilai Rp 126,5 miliar per tahun, serta pakan ikan dan udang oleh PT Matahari Sakti senilai Rp 105,6 miliar per tahun.
Pada skema muatan balik, Jawa Timur membeli kayu bulat dari Jawa Tengah melalui Perum Perhutani dengan nilai transaksi Rp 60,22 miliar per tahun. Pola perdagangan dua arah ini memperkuat integrasi pasar domestik dan optimalisasi distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting, serta komoditas strategis antarwilayah.
“Kita semua sama-sama punya kekuatan dan kelemahan. Karena itu mari tumbuh bersama, berkembang bersama, maju bersama, dan sejahtera bersama. Kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi yang terus dikuatkan,” tutur Khofifah.
Konteks Ekonomi Jawa Timur
Penguatan perdagangan antarwilayah ini merupakan bagian dari strategi besar Jawa Timur dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Pada Triwulan III-2025, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,22 persen (y-on-y), melampaui rata-rata nasional sebesar 5,04 persen. Dengan nilai PDRB ADHB mencapai Rp 867,39 triliun, Jawa Timur berkontribusi 14,54 persen terhadap PDB nasional dan 25,65 persen terhadap PDRB Pulau Jawa.
Struktur perekonomian Jawa Timur ditopang oleh sektor industri pengolahan (31,16 persen), perdagangan (18,31 persen), serta pertanian (11,98 persen). Berdasarkan data Perdagangan Antarwilayah Indonesia, Jawa Timur mencatat surplus perdagangan antarwilayah terbesar nasional sebesar Rp 209 triliun.
Hingga Triwulan III-2025, total ekspor Jawa Timur mencapai Rp 1.234,16 triliun dan impor Rp 1.055,42 triliun, menghasilkan surplus neraca perdagangan Rp 178,74 triliun. Total perdagangan Jawa Timur-Jawa Tengah tercatat sebesar Rp 47,58 triliun, dengan surplus perdagangan Jawa Timur terhadap Jawa Tengah sebesar Rp 9,05 triliun.
Rekam Jejak Misi Dagang
Sejak 2019 hingga Januari 2026, Pemprov Jatim telah menyelenggarakan 49 misi dagang domestik di 29 provinsi dengan total komitmen transaksi Rp 30,52 triliun yang melibatkan 2.410 pelaku usaha. Selain itu, enam misi dagang luar negeri sejak 2022 hingga 2025 membukukan potensi transaksi Rp 5,896 triliun.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa produk unggulan Jawa Timur memiliki daya saing tinggi. Semangat kolaboratif yang sama kami harapkan terus terbangun melalui kerja sama dengan Jawa Tengah,” pungkas Khofifah.
Misi dagang Jatim-Jateng ini juga ditandai dengan penandatanganan sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar-OPD serta organisasi dunia usaha dari kedua provinsi.
