Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memerintahkan penghentian sementara operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. Keputusan ini diambil menyusul gelombang protes warga yang kembali mengeluhkan bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan dan pengangkutan sampah di lokasi tersebut.
Protes Warga dan Permintaan Penghentian Operasional
“Dan mudah-mudahan, untuk sementara ini, saya minta untuk disetop. Mudah-mudahan ini akan bisa mengatasi persoalan transportasi sampah yang ada di Rorotan ini,” ujar Pramono di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Jumat (30/1/2026).
Pramono menjelaskan bahwa akar permasalahan bau di RDF Rorotan bukanlah pada proses pengolahan sampah itu sendiri, melainkan pada sistem pengangkutan. Ia mengidentifikasi air lindi yang menetes dari armada pengangkut sampah lama sebagai biang kerok keluhan masyarakat.
“Begitu angkutan dilakukan, ada air lindinya jatuh, netes-netes. Inilah yang kemudian menyebabkan protes masyarakat,” jelasnya.
Solusi Armada Baru dan Larangan Kendaraan Lama
Menurut Pramono, RDF Rorotan sebelumnya telah menjalani beberapa kali proses commissioning dengan kapasitas 200 hingga 500 ton per hari dan tidak menimbulkan masalah berarti. Namun, persoalan muncul ketika sampah mulai diangkut menuju fasilitas tersebut.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembelian armada pengangkut sampah baru pada tahun 2025. Pramono secara tegas melarang penggunaan kendaraan lama yang dinilai sudah tidak layak beroperasi.
“Yang lama saya tidak izinkan untuk digunakan. Mudah-mudahan ini bisa mengatasi persoalan transportasi sampah di Rorotan,” tegasnya.
Dampak Kesehatan dan Tanggung Jawab Pemprov
Dalam dialog dengan warga, terungkap berbagai keluhan mengenai dampak kesehatan akibat bau menyengat RDF, mulai dari gangguan fisik hingga tekanan mental. Pramono menyatakan kesiapan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggung biaya pengobatan warga yang terdampak.
“Kalau ada biaya, sebenarnya pemerintah DKI Jakarta bisa bertanggung jawab,” kata Pramono menanggapi keluhan warga.
Meskipun demikian, Pramono menekankan bahwa penutupan permanen RDF Rorotan bukanlah solusi yang bisa diambil dalam waktu dekat. Ia beralasan fasilitas tersebut dibangun dengan biaya besar dan bukan merupakan inisiatif dari kepemimpinannya saat ini. Namun, ia memastikan bahwa aspirasi warga akan tetap menjadi prioritas dan perhatian utama pemerintah.
“Semua persoalan masyarakat saya dengarkan. Kita cari solusi terbaik,” pungkasnya.
