Praktisi hukum sekaligus Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI), Sedek Rahman Bahta, memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden RI. Menurut Bahta, penegasan ini sejalan dengan amanat reformasi 1998 dan merupakan struktur kelembagaan yang ideal bagi Indonesia.
Struktur Kelembagaan Ideal
Bahta menilai, posisi Polri di bawah Presiden tidak hanya konsisten dengan semangat reformasi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan konstitusional dan kebutuhan bangsa dalam menghadapi tantangan keamanan serta ketertiban masyarakat yang semakin kompleks. Struktur tersebut dinilai dapat memperkuat akuntabilitas, profesionalisme, dan koordinasi strategis antara Polri dan kekuasaan eksekutif tertinggi negara.
“Sebagai praktisi hukum, saya menilai bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah bentuk penghormatan terhadap amanat reformasi 1998 dan konstitusi kita. Ini bukan sekadar soal struktur kelembagaan, tetapi tentang memastikan bahwa Polri memiliki kemandirian operasional dan kemudahan arahan strategis, sehingga dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia secara efektif,” ujar Bahta, dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026).
Dukungan Parlemen dan Konsep ‘Civilian Police’
Lebih lanjut, Bahta menambahkan bahwa sikap tersebut juga sejalan dengan hasil pembahasan berbagai pihak di parlemen. Ia menyebut, dukungan Komisi III DPR RI yang menegaskan posisi Polri di bawah Presiden menunjukkan adanya amanat reformasi sekaligus konsensus politik yang kuat.
Bahta juga menyinggung penggunaan istilah ‘civilian police’ dalam konteks reformasi Polri. Menurutnya, istilah tersebut menegaskan bahwa Polri memiliki tugas utama untuk melindungi dan melayani masyarakat (to serve and protect), yang berbeda dengan tugas militeristik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu, penempatan kelembagaan Polri menjadi sangat penting.
“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan terus mendukung konsolidasi reformasi Polri yang tidak hanya struktural, tetapi juga kultural dan profesional, agar institusi ini semakin kuat, akuntabel, dan mampu menjamin rasa aman seluruh lapisan masyarakat,” tutup Bahta.
