Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah untuk mengembalikan penuh Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sempat dipotong, khususnya bagi daerah-daerah yang terdampak bencana alam. PDIP menilai situasi cuaca ekstrem saat ini mengharuskan seluruh pemerintah daerah untuk selalu dalam kewaspadaan tinggi.
Pentingnya Kesiapsiagaan Daerah
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembalian TKD. “Kalau untuk TKD, tentu kami mendukung sekali kalau bisa dikembalikan sepenuhnya. Dalam situasi anomali iklim seperti sekarang ini, seluruh pemerintah daerah harus bersiap siaga karena cuaca ekstrem dialami hampir di seluruh kabupaten dan kota,” kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).
Deddy menyoroti bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang memperlambat respons pemerintah daerah dalam penanganan bencana sepanjang tahun 2025. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa negara perlu menyediakan anggaran khusus bagi daerah untuk menghadapi kondisi darurat.
“Ini sangat nyata kita lihat. Negara rawan bencana seperti Indonesia tidak bisa tidak, harus selalu ada anggaran yang disiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini,” tegasnya.
Efisiensi Anggaran dan Penguatan Kapasitas Daerah
Lebih lanjut, Deddy Sitorus mengusulkan agar efisiensi anggaran lebih diprioritaskan pada program-program lain, bukan pada TKD daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah, tidak hanya untuk penanganan bencana saat ini, tetapi juga untuk upaya mitigasi dan edukasi kebencanaan di masa mendatang.
“Kami berharap efisiensi dilakukan untuk program-program lain dulu. TKD perlu dikembalikan agar pemerintah daerah lebih berdaya,” ujar Deddy.
Keadilan Ekologis dalam Kebijakan Partai
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa sikap partainya sejalan dengan penekanan politik ekologi yang diusung dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Ia menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan agar tercipta keadilan ekologis dari hulu ke hilir.
“Seluruh jajaran partai, baik eksekutif maupun legislatif, wajib menjalankan garis kebijakan ekologi partai. Kita harus melakukan perombakan menyeluruh terhadap kebijakan yang tidak membawa keadilan ekologis,” jelas Hasto.
Bantuan Kemanusiaan untuk Jawa Barat
Di tengah meningkatnya kasus banjir dan longsor, PDIP juga menunjukkan kepeduliannya dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jawa Barat. Bantuan tersebut meliputi dua unit mobil klinik berjalan yang dilengkapi fasilitas kesehatan memadai, serta pengerahan relawan medis.
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dan Relawan Kesehatan telah aktif bergerak di berbagai wilayah terdampak bencana, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat.
“Untuk Jawa Barat, khususnya wilayah yang terdampak longsor, kami mengirimkan relawan kesehatan yang sudah dilatih dan siap membantu masyarakat,” kata Hasto.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, merinci bahwa mobil klinik tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk klinik gigi, klinik mata, layanan USG, konsultasi penyakit dalam, laboratorium, hingga apotek. Tim medis yang diturunkan terdiri dari dokter dan perawat.
“Hampir seluruh Jawa Barat terdampak bencana. Kami fokus bergerak membantu rakyat, ini gotong royong kader partai,” pungkas Ribka.
