Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyikapi keputusan pemerintah Indonesia yang bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina. PDIP secara tegas menyatakan sikapnya untuk lebih mendorong upaya perdamaian melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dorongan Perdamaian Melalui PBB
“Sikap dari PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).
Hasto menilai bahwa Indonesia seharusnya fokus memperkuat sistem internasional yang berkeadilan dan lebih damai melalui PBB. Ia menekankan pentingnya Indonesia membangun solidaritas dengan bangsa-bangsa lain di Asia, Afrika, maupun Amerika Latin melalui kepemimpinan yang kuat.
“Itu yang harus ditonjolkan,” tegas Hasto.
Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia
Lebih lanjut, Hasto menegaskan kembali komitmen partainya dalam mendorong upaya perdamaian global melalui sistem internasional yang berkeadilan. Ia mengungkit kembali sejumlah gerakan perdamaian dunia yang pernah digagas oleh Presiden Sukarno, seperti Konferensi Asia Afrika (KAA) hingga Conference of the New Emerging Forces (CONEFO).
“Sejarah politik luar negeri Indonesia sudah menunjukkan rekam jejaknya melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan CONEFO. Hal ini harus menjadi daya leverage kita untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif,” tambah Hasto.
Konteks Board of Peace
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui hadir dalam perkenalan anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk Palestina di Gaza. Dewan ini dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian.
Perkenalan Dewan Perdamaian ini berlangsung dalam agenda annual meeting di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Acara tersebut dipimpin langsung oleh Donald Trump, dan Presiden Prabowo menjadi salah satu kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini diharapkan dapat menjaga proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara atau two-state solution. Hal ini penting agar tidak menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina. Indonesia berencana menggunakan partisipasinya di Dewan Perdamaian untuk menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, dan pemulihan tata kelola sipil Palestina.
