Davos, Swiss – Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimismenya setelah Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menilai langkah ini merupakan kesempatan bersejarah untuk mewujudkan perdamaian di wilayah Palestina yang berkonflik.
Peluang Sejarah untuk Perdamaian Gaza
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini bener-bener peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo kepada awak media di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Kehadiran Indonesia dalam forum ini ditandai dengan penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian.
Prabowo menambahkan bahwa penderitaan rakyat Gaza telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ia mengamati peningkatan signifikan dalam jumlah bantuan kemanusiaan yang berhasil masuk ke wilayah yang terdampak serangan Israel.
“Yang jelas, penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu besar, begitu besar, sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” jelas Prabowo.
Presiden RI ini juga mengajak seluruh pihak untuk terus memberikan dukungan kepada rakyat Gaza dan berupaya membangun perdamaian di kawasan tersebut. “Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya,” imbuhnya.
Tujuan Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian
Perkenalan anggota Board of Peace yang dipimpin langsung oleh Donald Trump ini berlangsung dalam agenda annual meeting di Davos. Prabowo menjadi salah satu kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir secara fisik.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sebelumnya telah menguraikan tujuan strategis Indonesia dalam keanggotaannya di Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl A Mulachela, menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia bertujuan utama untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, serta perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza.
“Bahwa yang pertama mengenai Board of Peace (BOP) ini keanggotaan Indonesia dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza. Dan, kita melihat juga bahwa BOP sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil,” terang Nabyl melalui Zoom Meeting pada Kamis (22/1).
Terkait isu persyaratan keanggotaan permanen yang disebut-sebut memerlukan setoran dana sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,9 triliun, Nabyl mengklarifikasi bahwa hal tersebut belum menjadi fokus pembahasan. Ia menegaskan bahwa keanggotaan, terutama yang bersifat sementara selama tiga tahun, tidak secara otomatis mengharuskan pembayaran dana dalam jumlah besar.
“Sehingga mengenai permanen dan 3 tahun, sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut namun keanggotaan itu tak mengharuskan pembayaran, terutama apabila untuk yang tidak permanen,” pungkasnya.
