Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaan pemerintah untuk menyalurkan bantuan dari diaspora Indonesia di luar negeri bagi korban bencana di wilayah Sumatera. Namun, ia menekankan pentingnya pembahasan mekanisme pemberian dan penerimaan bantuan tersebut agar tersalurkan dengan baik.
Mekanisme Penyaluran Bantuan
Prabowo menyampaikan hal ini setelah menerima laporan dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengenai adanya pihak yang berkeinginan memberikan bantuan. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menolak uluran tangan, asalkan tujuannya jelas dan tidak disertai syarat di kemudian hari.
“Saya sudah dilaporkan Pak Gubernur, dan nanti saya akan bicarakan dengan pejabat lain, bagaimana mekanisme kalau ada pihak yang tulus dan ikhlas mau membantu. Kita sebagai manusia, masa menolak bantuan, asal jelas,” ujar Prabowo saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Ia mempersilakan diaspora yang ingin berkontribusi untuk melaporkan niat baik mereka kepada pemerintah pusat. “Jadi, misalkan ada diaspora Aceh yang merasa terpanggil membantu di Aceh, monggo, silakan. Nanti kita salurkan,” tambahnya.
Peran Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, Prabowo mengusulkan agar pemerintah daerah, seperti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Barat, atau Sumatera Utara, dapat membuka rekening khusus untuk menampung sumbangan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penyaluran bantuan dari masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Mekanisme kita serahkan, mungkin nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Barat, atau Sumatera Utara membuka rekening dana bantuan pascabencana,” jelasnya.
Presiden menekankan kembali bahwa pemerintah tidak menolak bantuan, namun prosedur dan mekanisme harus tetap jelas. Ia juga mengingatkan pentingnya keikhlasan para pemberi bantuan.
“Dan harus ikhlas, karena kita pernah mengalami dibantu, tapi ada juga yang menagih,” pungkasnya.
