JAKARTA, 27 Januari 2026 – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengumumkan bahwa proses belajar mengajar di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah kembali pulih 100 persen. Pemulihan ini merupakan hasil dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang digalakkan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Apresiasi Kerja Keras
Tito Karnavian menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat. “Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026). Pernyataan ini disampaikan Tito saat Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Sektor Pendidikan Jadi Prioritas
Berdasarkan laporan Satgas, seluruh kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana kini telah kembali berlangsung. Meskipun demikian, sekitar 3 persen kegiatan pembelajaran masih terpaksa dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana. Tito menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Hal ini dikarenakan sektor pendidikan berkaitan langsung dengan keberlanjutan proses belajar generasi muda di daerah terdampak.
Selain sektor pendidikan, Tito memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana juga telah kembali berjalan normal. Hal ini termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang, di mana pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.
Layanan Kesehatan dan Infrastruktur
Di sektor kesehatan, layanan kesehatan di ketiga provinsi terdampak telah beroperasi normal. Dari total 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak, sembilan di antaranya sempat berhenti beroperasi, namun kini seluruhnya telah kembali melayani masyarakat. Sementara itu, dari 867 puskesmas terdampak, sebanyak 865 puskesmas telah beroperasi normal. Dua puskesmas lainnya masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.
Pada sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan. Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 99 persen pemulihan layanan listrik, sementara Provinsi Sumatera Barat telah menyala 100 persen. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah kembali beroperasi. Layanan internet di wilayah terdampak dinyatakan telah berjalan normal, begitu pula pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) yang relatif stabil.
Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan tersebut untuk mendukung kelancaran aktivitas pendidikan serta kehidupan sosial masyarakat.
Pemulihan Ekonomi dan Tantangan Lanjutan
Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.
Meskipun demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan. Infrastruktur tersebut meliputi jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.
Pembentukan Posko Pemantauan
Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. “Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambah Tito.
Seluruh upaya ini dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
