Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengeluhkan mahalnya tiket pesawat rute Jakarta-Aceh. Keluhan ini muncul karena para relawan kesehatan terpaksa harus masuk melalui Malaysia untuk mendapatkan tiket yang lebih murah demi mencapai lokasi bencana di Sumatera dan Aceh.
Anomali Transportasi Udara
Huda menilai fenomena ini sebagai sebuah anomali transportasi yang memprihatinkan. “Fenomena relawan kesehatan yang harus ‘transit’ di Malaysia untuk menuju Aceh atau Medan karena harga tiket pesawat yang lebih murah merupakan anomali transportasi yang memprihatinkan kita semua. Fakta ini menunjukkan jika ada yang salah dalam pengelolaan transportasi udara kita,” kata Huda kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).
Ia menambahkan bahwa bisnis penerbangan di Indonesia dinilai sulit bersaing dengan negara lain yang menawarkan harga lebih terjangkau. Padahal, dengan wilayah geografis Indonesia yang berupa kepulauan, transportasi udara seharusnya menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi dan sosial.
Faktor Penyebab Harga Tiket Mahal
Menurut Huda, ada empat komponen utama yang membuat maskapai nasional sulit bersaing:
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang mengenakan PPN 11% untuk tiket pesawat rute domestik, sementara rute internasional tidak dikenakan. Hal ini menjelaskan mengapa tiket Jakarta-Medan lebih mahal daripada Jakarta-Kuala Lumpur.
- Pajak Impor Suku Cadang Pesawat: Sekitar 70% biaya pemeliharaan pesawat melibatkan suku cadang impor. Bea masuk untuk komponen ini secara signifikan meningkatkan biaya operasional maskapai.
- Harga Avtur: Harga avtur di Indonesia menyumbang sekitar 30-40% dari total biaya operasional maskapai. Kurangnya kompetisi dalam penyediaan avtur di bandara-bandara besar membuat harganya sulit bersaing dengan Singapura atau Malaysia.
- Biaya Layanan Bandara: Adanya biaya layanan bandara yang dibebankan langsung pada harga tiket konsumen juga menjadi faktor.
Usulan Terobosan Komisi V DPR
Komisi V DPR telah meminta pemerintah untuk melakukan terobosan guna menekan harga tiket pesawat domestik. Beberapa usulan meliputi:
- Menghapus PPN tiket domestik.
- Memberi ruang bagi penyedia avtur swasta.
- Melakukan relaksasi bea masuk suku cadang pesawat.
- Mengevaluasi tarif batas atas harga tiket untuk melindungi konsumen.
Huda meyakini bahwa langkah-langkah ini akan mendorong pertumbuhan industri transportasi udara dan memberikan efek berganda yang luar biasa bagi sektor ekonomi, pariwisata, dan sosial. Penurunan harga tiket sebesar 20% diprediksi dapat meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara hingga 30-35%.
Selain itu, penurunan harga operasional pesawat juga akan menurunkan tarif kargo udara, yang krusial bagi perdagangan e-commerce dan pengiriman bahan pangan segar antar pulau. Logistik yang lebih murah juga dapat membantu menekan angka inflasi di daerah terpencil dan memungkinkan mobilisasi bantuan yang cepat saat bencana.
Klarifikasi Menteri Kesehatan
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa keluhan tersebut terpaksa dilakukan karena pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) semua tiket pesawat ludes terjual, sehingga relawan hanya mendapatkan tiket kelas bisnis yang mahal.
“Nah pas deket-deket akhir tahun khususnya ke Medan, karena masuknya tuh kalau untuk misalnya Bener Meriah, Langkat, lalu Tamiang, Aceh Tengah itu masuknya dari Medan lebih deket, lebih mudah, daripada masuknya dari Banda Aceh,” kata Menkes Budi dilansir detikHealth, Senin (12/1/2026).
Saat ini, Menkes memastikan harga tiket telah kembali normal. Para relawan kini dapat terbang langsung dari Jakarta menuju Medan menggunakan jalur penerbangan domestik.
“Untuk minggu kedua Januari atau minggu ketiga Januari kami akan kirim lagi, kita lihat traffic-nya sudah kembali ke normal jadi kita akan memakai jalur penerbangan domestik,” tegasnya.
