Padang – Pemerintah Kota Padang merespons kritik dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang terkait lambannya penanganan krisis air bersih akibat kekeringan. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan bahwa usulan pembangunan sumur bor kini telah mencapai 264 titik, jauh melampaui jumlah awal yang hanya lima titik.
Fadly menjelaskan bahwa ide pembangunan sumur bor baru muncul dalam rapat yang diinisiasi lima hari lalu, setelah upaya penyaluran air melalui mobil tangki dinilai tidak lagi memadai. “Rapat itu kita inisiasi 5 hari lalu yang selama ini cara-cara yang kita lakukan tangki air dan lain-lain. Sepertinya tak bisa menjawab, karena ini masih pas rapat lahir lah ide sumur bor,” ujar Fadly kepada wartawan, Selasa (28/1/2026).
Ia menambahkan bahwa Kepala Balai telah memberikan lampu hijau untuk mengajukan usulan sebanyak mungkin. “Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut,” sambung Fadly.
Menurut Fadly, kekeringan yang melanda Kota Padang baru terjadi pada pekan sebelumnya. Langkah awal yang diambil adalah penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki PDAM. “5 Hari lalu baru 5 titik (pengajuan), selebihnya mobil tangki yang jalan, belum sumur bor,” terangnya.
Wali Kota Padang berharap penanganan krisis air bersih ini dapat dilakukan secara kolaboratif antara Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat. Ia menekankan pentingnya kerja sama tanpa saling menyalahkan. “Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next?” ucapnya.
Fadly mengusulkan adanya pembagian tanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan sumur bor. “Kalau saran saya kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa, Provinsi berapa, karena kalau dari kota saja kan nggak kuat,” katanya.
Data yang dihimpun menyebutkan bahwa usulan 264 sumur bor tersebut akan dibangun di Kecamatan Kota Tengah, Kuranji, Nanggalo, Padang Timur, Padang Utara, Lubukkilangan, dan Pauh.
Kritik Gerindra
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, mengkritik keras kinerja Wali Kota Padang dan jajarannya yang dinilai lamban dalam mengatasi krisis air bersih. Ia menyoroti minimnya pengajuan usulan pembangunan sumur bor oleh Pemko Padang.
“Seperti yang ditawarkan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa. Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius,” tegas Wahyu.
Wahyu menilai hambatan utama penanganan krisis air bersih bukan pada ketersediaan anggaran atau komitmen pemerintah pusat, melainkan pada lemahnya manajemen dan minimnya keseriusan Pemko Padang. Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota Fadly yang dinilai lebih sibuk membangun citra politik ketimbang menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama. Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga,” ujarnya.
