Pontianak – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan peran krusial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong perekonomian daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Asta Cita Menjadi Panduan Pembangunan
Wiyagus menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan. Terdapat sejumlah target utama yang harus dicapai, meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengendalian inflasi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan ketahanan pangan, energi, dan program makan bergizi gratis.
“Untuk mencapai target nasional yang telah dicanangkan Presiden ini diperlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah,” ujar Wiyagus dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (22/1/2026).
Peran Strategis Kemendagri dan BUMD
Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus saat Rapat Bersama Anggota Komisi II DPR RI mengenai Pengawasan terhadap BUMD dan Bank Daerah serta Implementasi Layanan Pertahanan Elektronik di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bank Kalbar, Kota Pontianak.
Dalam forum tersebut, Wiyagus menggarisbawahi peran strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai poros pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini termasuk dalam pengelolaan BUMD, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pendirian BUMD, menurut Wiyagus, memiliki tujuan utama untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pelayanan publik, serta menghasilkan laba atau keuntungan yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Strategi Pengelolaan BUMD yang Berkelanjutan
Untuk mengoptimalkan peran BUMD, Wiyagus menekankan pentingnya penerapan strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Beberapa poin kunci meliputi:
- Memastikan posisi keuangan BUMD yang sehat.
- Mendorong inovasi dan kemampuan menangkap peluang usaha.
- Menjalankan visi strategis pemerintah daerah.
- Memperkuat pelayanan publik.
- Fokus pada potensi unggulan daerah.
- Memperkuat struktur permodalan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Menerapkan digitalisasi dalam operasional.
- Memperluas jejaring kerja sama dan investasi yang saling menguntungkan.
Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Wiyagus juga menyoroti peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu jenis BUMD yang vital. BPD berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian, mendistribusikan pembiayaan, serta menjalankan kontrol moneter bagi masyarakat, dunia usaha, dan UMKM.
Penguatan peran BPD perlu terus dilakukan melalui peningkatan permodalan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia.
Apresiasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Di akhir pernyataannya, Wiyagus mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam penguatan tata kelola BUMD. Kebijakan penambahan penyertaan modal secara bertahap dan diversifikasi usaha dinilai sebagai bukti komitmen daerah.
“Langkah ini menunjukkan komitmen daerah dalam mewujudkan BUMD yang profesional dan akuntabel,” tutup Wiyagus.
