Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk meningkatkan kapasitas riset dan inovasi guna mendukung penyusunan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang berbasis data dan ilmu pengetahuan. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045.
IPDN sebagai Pusat Pengembangan Riset dan Inovasi Pemda
Ribka Haluk menyatakan bahwa IPDN memiliki peran krusial sebagai lembaga yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang senantiasa mengedepankan data dan hasil riset dalam perumusan setiap kebijakan.
“Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset,” ujar Ribka usai acara Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi di Kantor BRIN, Jakarta, pada Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa IPDN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi aparatur pemerintahan, tetapi juga diarahkan menjadi policy research hub. Tujuannya adalah menjembatani kebutuhan kebijakan Pemda dengan hasil riset dan inovasi terkini. Oleh karena itu, penguatan kerja sama strategis antara IPDN dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi sangat penting.
“Kami Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi [sebagai] rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan semua kebijakan berbasis pada riset dan teknologi baik masa kini dan masa yang akan datang menyambut Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Sinergi BRIN dan Kemendagri untuk Pembangunan Nasional
Kepala BRIN, Arif Satria, menegaskan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan untuk menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum ini juga dirancang untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
“Acara ini juga untuk] menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Arif menambahkan, BRIN diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pengolahan riset yang mendukung program-program pembangunan kementerian dan lembaga. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan benar-benar berbasis sains dan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Melalui penguatan sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah berharap kebijakan Pemda ke depan akan semakin adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada inovasi. Hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
Pejabat yang Hadir
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain:
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy
- Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara
- Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu
- Serta perwakilan dari instansi terkait lainnya.
