Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arif Havas Oegroseno, mengonfirmasi keterlibatan teknokrat Palestina dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Ia menyatakan bahwa perwakilan Palestina, yang merupakan para teknokrat, telah hadir saat pembukaan BoP di Davos.
“Ada kan, lho kan ada, teknokrat-teknokrat kan ada kan. Executive boardnya kan ada para teknokrat pada saat pembukaan di Davos, ingat nggak? Cek lagi deh. Jadi ada orang Palestina yang bicara, itu teknokrat dari Palestina, mereka yang akan menjadi orang yang melaksanakan beberapa programnya nanti,” ujar Arif di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Arif menegaskan bahwa para teknokrat tersebut mewakili otoritas Palestina. Ia menambahkan bahwa pembahasan mengenai klausul keikutsertaan Indonesia dalam BoP telah berlangsung lama sebelum keputusan final diambil.
“Ya otoritas Palestina. Dia teknokrat dari otoritas Palestina,” sebutnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai potensi BoP menyaingi mandat Dewan Keamanan PBB, Arif menyindir efektivitas badan dunia tersebut. “Selama ini Dewan Keamanan PBB kan nggak ngapa-ngapain. DK PBB dibentuk tahun berapa? Empat lima kan? So what have they done since 1945? Ini kan real kan, jadi kita coba dulu,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa iuran yang terkumpul di BoP akan dialokasikan salah satunya untuk rekonstruksi di Gaza, Palestina. Indonesia, menurut Sugiono, telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini.
“Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi,” kata Sugino di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1).
Ia menjelaskan bahwa anggota Dewan Perdamaian akan diajak untuk berpartisipasi dalam biaya rekonstruksi. Keuntungan menjadi anggota tetap ditawarkan bagi negara yang bersedia membayar iuran. “Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ,” ucap dia. “Yang tentu saja, ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap,” tambahnya.
Sugiono mengklarifikasi bahwa tidak ada kewajiban bagi negara yang bergabung dalam Dewan Perdamaian untuk membayar iuran. Pembentukan Dewan Perdamaian ini sendiri didorong oleh upaya menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina. “Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina,” sebutnya.
