Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membeberkan detail pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, yang berlangsung selama lima jam. Pertemuan yang digelar pada Jumat (30/1/2026) sore hingga malam itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari program pemerintah, hasil Forum Ekonomi Dunia, hingga pemberantasan korupsi dan penyelamatan sumber daya alam.
Diskusi Mendalam dengan Sejumlah Tokoh
Abraham Samad hadir dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua KPK. Ia menyebutkan ada sekitar tujuh orang yang diundang, termasuk dirinya. Dari pihak pemerintah, hadir Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie, dan Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim. Selain itu, hadir pula Profesor Dr. Siti Zuhro dari BRIN dan beberapa tokoh lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah program pemerintah yang berfokus pada penyelamatan sumber daya alam, serta menyampaikan hasil pertemuannya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Para tamu undangan juga diberi kesempatan untuk menyampaikan ide dan pandangan mereka kepada Presiden.
“Pak Prabowo lebih banyak santai kayak lepas dan sambil bercanda kan dia presentasi cukup lama juga tentang program. Jadi dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan. Jadi cukup lam, jadi memang waktu 5 jam terasa lama kalau kita lihat. Tapi sebenarnya itu singkat bagi kita karena kita nggak sempat makan malam,” ujar Samad kepada wartawan, Minggu (1/2/2026).
Fokus Pemberantasan Korupsi dan Indeks Persepsi Korupsi
Salah satu topik utama yang dibahas adalah upaya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Samad menekankan pentingnya membuat roadmap pemberantasan korupsi yang lebih efektif dengan menyentuh akar permasalahan.
Merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Samad menguraikan empat hal krusial yang harus diperhatikan untuk meningkatkan IPK:
- Foreign bribery (penyuapan pejabat negeri asing)
- Trading influence (perdagangan pengaruh)
- Elite enrichment (peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara)
- Commercial bribery (suap sektor swasta)
Menanggapi pertanyaan Presiden Prabowo mengenai penurunan kinerja KPK, Samad mengaitkannya dengan revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Menurutnya, revisi tersebut memangkas kewenangan KPK dan mengurangi independensinya dengan menempatkannya di bawah rumpun eksekutif.
“Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu menurut saya karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu,” tegas Samad.
Samad juga menyoroti masalah rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang dinilainya mengabaikan masukan masyarakat, serta kasus tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK. Ia menilai kedua hal tersebut menjadi faktor penyebab penurunan integritas dan moralitas di lembaga antirasuah tersebut.
Reformasi Kepolisian dan Penyelamatan Sumber Daya Alam
Selain isu korupsi, reformasi kepolisian juga menjadi agenda diskusi. Para tokoh yang hadir sepakat bahwa reformasi kepolisian adalah sebuah keharusan. Pembahasan juga menyentuh upaya penyelamatan sumber daya alam (SDA), seiring dengan pembentukan Satgas Penyelamatan Kekayaan Negara (PKH).
Samad mengingatkan bahwa fokus utama pemberantasan korupsi dapat diarahkan pada penyelamatan SDA untuk meningkatkan pendapatan negara. Ia menambahkan bahwa upaya penyelamatan SDA pernah dilakukannya saat menjabat pimpinan KPK, meskipun saat itu belum ada satgas khusus.
Sikap Terhadap Oligarki dan Board of Peace
Presiden Prabowo juga menyampaikan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia bukanlah harga mati dan dapat ditarik kembali jika menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza.
Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memerangi oligarki yang merusak dan merampok sumber daya alam negara. Ia bertekad akan mengejar para oligarki tersebut tanpa negosiasi.
“Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapapun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, mau 9 naga, siapapun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. itu janji dia ke kita, itu janji kan,” pungkas Samad.
