Nunukan – Aksi viral siswa SMP di perbatasan Indonesia-Malaysia yang berorasi di tengah jalan berlumpur tanpa alas kaki menuntut perbaikan infrastruktur terjadi pada Sabtu (31/1/2025). Peristiwa ini menyoroti kondisi jalan yang memprihatinkan antara Pa’ Kebuan dan Long Umung, yang hanya berupa tanah liat becek dan berlubang.
Tuntutan Perbaikan Jalan
Dalam aksinya, seorang siswa bernama Gilbert Christian, kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur, berdiri di tengah jalan yang dalam dan berlubang. Kondisi tersebut memaksanya melepas sepatu agar dapat berdiri stabil saat menyampaikan orasinya. Aksi ini juga didampingi belasan warga Krayan Timur yang mengenakan atribut adat Dayak Lundayeh.
Para siswa dan warga membentangkan poster berisi tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian nyata pada pembangunan di wilayah perbatasan. Gilbert secara tegas menyatakan bahwa bagi pelajar di wilayah tersebut, perbaikan infrastruktur jauh lebih mendesak ketimbang program makanan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
“Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, melainkan membutuhkan perbaikan jalan!” seru Gilbert dalam orasinya.
Inisiatif Warga dan Surat Terbuka
Kepala Desa Pa’ Betung, Aprem Rining, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut murni inisiatif warga dan siswa yang telah jenuh dengan kondisi jalan. “Itu inisiatif dari hati nurani mereka sendiri. Setiap hari mereka harus melewati jalan itu untuk ke sekolah, perjalanannya bisa satu jam. Motor sering amblas, bahkan mereka sering harus jalan kaki tanpa sepatu karena lumpur terlalu dalam,” ujar Aprem saat dihubungi, Minggu (1/2/2026).
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Prabowo yang berisi empat poin utama. Poin-poin tersebut meliputi pemenuhan hak dasar masyarakat perbatasan, keadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN, percepatan dan kepastian komitmen pemerintah pusat dan provinsi, serta permintaan kehadiran nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar melihat Krayan di atas peta.
“Warga sebenarnya tidak menolak program pemerintah pusat, namun mereka meminta skala prioritas. Hasil bumi kami di Krayan ini melimpah, untuk makan kami rasa cukup. Alangkah baiknya anggaran makan gratis itu kalau bisa dialihkan atau diutamakan untuk membangun jalan dulu. Kami ingin pembangunan yang merata seperti di Jawa,” tegas Aprem.
