JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Padang terkait penanganan krisis air bersih yang dinilainya berjalan lambat. Menurut Andre, lambannya respons Pemko Padang dalam menindaklanjuti solusi dari pemerintah pusat menjadi penyebab utama krisis air berlarut-larut.
Pernyataan ini disampaikan Andre saat mendampingi kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Sumatera Barat pada Rabu (27/1/2026). Turut hadir dalam kunjungan tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta jajaran kepala balai Kementerian PU di Sumbar.
Pusat Siap Bangun 500 Sumur Bor
Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Kementerian PU, melalui Balai Cipta Karya, telah menyiapkan solusi pembangunan hingga 500 sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih di Kota Padang. Target penyelesaian proyek ini adalah paling lambat Maret 2026. Namun, inisiatif ini terhambat karena Pemko Padang dinilai belum sigap dalam menyiapkan data teknis yang dibutuhkan.
“Pemerintah pusat sudah siap bangun 500 sumur bor. Data itu diminta sejak satu bulan lalu, tapi sampai hari ini Pemkot Padang baru mengirimkan lima titik. Ini yang membuat penanganan krisis air di Padang berjalan lambat,” tegas Andre, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Andre membantah dalih keterbatasan anggaran yang kerap dilontarkan. Ia memaparkan bahwa dukungan pemerintah pusat untuk sistem air bersih Padang sangat signifikan. Hingga kini, hampir Rp 100 miliar telah dikucurkan untuk perbaikan PDAM Kota Padang. Anggaran lanjutan senilai Rp 708 miliar juga telah disiapkan, terdiri dari Rp 308 miliar untuk Palukahan dan Rp 400 miliar sebagai pengganti sistem Gunung Pangilun.
“Bandingkan dengan Padang Pariaman yang mendapat Rp 278 miliar dan sudah berjalan baik. Artinya, persoalan air bersih di Padang bukan soal dana, tapi soal kinerja dan keseriusan pemerintah daerah,” ujar Andre, yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Menteri PU Turun Tangan
Krisis air bersih di Padang bahkan telah sampai ke tingkat nasional. Menteri PU Dody Hanggodo dilaporkan telah dihubungi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menerima laporan darurat dari Gubernur Sumbar.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh terganggu, terutama menjelang bulan Ramadan. Mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat bergerak cepat untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
“Sambil menunggu data sumur bor dari Pemko Padang, kami sudah mengerahkan mobil-mobil tangki air yang beroperasi 24 jam di Kota Padang. Target kami, sebelum Ramadan, persoalan air bersih ini harus selesai,” kata Dody.
Andre Rosiade kembali menekankan komitmen dan kesiapan penuh pemerintah pusat, serta mendesak Pemerintah Kota Padang untuk segera bertindak cepat dan bertanggung jawab demi mengakhiri keluhan warga terkait krisis air bersih.
Respons Pemko Padang
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menjelaskan usulan awal pembangunan sumur bor yang hanya lima titik. Ia mengonfirmasi bahwa per hari ini, usulan pembangunan sumur bor di Kota Padang telah bertambah menjadi 264 titik.
“Rapat itu kita inisiasi lima hari lalu. Yang selama ini cara-cara yang kita lakukan tangki air dan lain-lain sepertinya tak bisa menjawab karena ini masih pas rapat lahirlah ide sumur bor,” ujar Fadly kepada wartawan. “Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut,” sambungnya.
Fadly mengakui bahwa kekeringan di Kota Padang baru terjadi pekan kemarin, dan langkah awal yang dilakukan adalah penyaluran air bersih melalui mobil tangki PDAM. “Lima hari lalu baru lima titik (pengajuan), selebihnya mobil tangki yang jalan, belum sumur bor,” terangnya.
Ia berharap penanganan krisis air bersih ini dapat dilakukan secara kolaboratif antara Pemko Padang, Pemprov Sumbar, dan Pemerintah Pusat. “Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk-menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next ?” ucapnya.
“Kalau saran saya, kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa, Provinsi berapa, karena kalau dari kota saja kan nggak kuat,” tambahnya.
Berdasarkan data yang diterima, usulan 264 sumur bor tersebut akan dibangun di Kecamatan Kota Tengah, Kuranji, Nanggalo, Padang Timur, Padang Utara, Lubukkilangan, dan Pauh.
