Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa peraturan mengenai kenaikan gaji hakim ad hoc telah selesai disusun. Saat ini, peraturan tersebut hanya menunggu persetujuan tanda tangan dari Presiden Prabowo Subianto.
Perhitungan Angka Telah Final
Prasetyo menjelaskan bahwa seluruh perhitungan dan angka terkait kenaikan gaji hakim ad hoc sudah final. “(Peraturan untuk kenaikan gaji hakim ad hoc ) tinggal menunggu teken, tanda tangan Bapak Presiden. Jadi sudah selesai perhitungan, sudah selesai angka-angkanya,” ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan bahwa pihak Istana Kepresidenan telah melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) pada pekan lalu. Koordinasi ini bertujuan untuk memfinalisasi peraturan sebelum diajukan kepada Kepala Negara untuk ditandatangani.
“Minggu lalu kami juga sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk finalisasi. Insyaallah segera diteken oleh Bapak Presiden,” imbuhnya.
Latar Belakang Kenaikan Gaji
Sebelumnya, para hakim ad hoc sempat melakukan aksi mogok sidang. Hal ini dipicu oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025 yang tidak mencantumkan pengaturan kenaikan gaji bagi hakim ad hoc. Namun, pihak Istana Kepresidenan telah memberikan jaminan bahwa gaji untuk hakim ad hoc akan mengalami kenaikan.
Prasetyo mengklarifikasi bahwa kenaikan gaji dan tunjangan hakim ad hoc memang tidak diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2025. Penataan ini akan diatur dalam peraturan terpisah yang sedang dalam proses penyelesaian.
“Iya (terpisah), makanya itu nanti akan terpisah untuk penataan. Itu nanti akan dihitung tersendiri. Karena berkenaan dengan hakim ad hoc itu perinciannya itu sedang didetailkan,” jelas Prasetyo seusai kegiatan retret di Hambalang, Bogor, pada Selasa (6/1).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen.
