Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membeberkan alasan di balik penunjukan Bendahara Umum Golkar, Sari Yuliati, untuk mengisi posisi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan Adies Kadir. Bahlil menekankan komitmen partainya dalam memastikan representasi perempuan hingga ke jenjang pimpinan DPR.
Representasi Perempuan di Pimpinan DPR
“Kita tidak tanggung-tanggung menempatkan bukan lagi pimpinan komisi, tapi langsung pimpinan DPR. Dan saya pikirkan perempuan punya hak dong, masa laki-laki aja. Kalau ini, saya bela perempuan,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Menurut Bahlil, penunjukan Sari sejalan dengan nilai-nilai yang dianut Partai Golkar sebagai partai yang inklusif. Ia menegaskan bahwa setiap kader memiliki kesempatan yang sama dalam partai.
“Dan karena itu setiap kader memiliki hak yang sama. Kita selama ini bicara gender, bicara tentang emansipasi selalu menjadi tema-tema,” jelasnya.
Dukungan Terhadap Putusan MK
Lebih lanjut, Bahlil menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur syarat representasi perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Ia menyatakan dukungan penuh partainya terhadap putusan tersebut.
“Bahkan beberapa waktu lalu MK memutuskan agar proporsional 30 persen perempuan harus menduduki di jabatan-jabatan di alat kelengkapan Dewan. Bagi Golkar, itu sesuatu hal yang baik,” pungkasnya.
Sari Yuliati secara resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI untuk sisa masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (27/1/2026). Sebelumnya, Sari menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Penunjukannya menggantikan Adies Kadir yang telah mengundurkan diri dari Partai Golkar setelah disahkan menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
