Banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada November-Desember 2025 menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Konsep warisan leluhur dalam tradisi lokal, seperti Tano Ni Ompung pada adat Batak, menekankan tanggung jawab moral dan spiritual untuk melestarikan alam.
Dampak Bencana yang Meluas
Rentetan bencana ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian kemanusiaan yang signifikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lebih dari 1.090 korban jiwa, 186 orang hilang, dan sekitar 7.000 luka-luka. Sekitar 3,3 juta warga terdampak, memaksa ratusan ribu mengungsi. Kerusakan infrastruktur juga parah, meliputi ribuan rumah, fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, serta terputusnya akses transportasi.
Analisis Penyebab: Bencana Ekologis Akibat Kerusakan Lingkungan
Sejumlah pihak menilai tingginya dampak bencana terkait erat dengan tekanan lingkungan jangka panjang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengidentifikasi banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut sebagai bencana ekologis. Penyebab utamanya adalah berkurangnya tutupan hutan dan perubahan fungsi lahan.
Data MapBiomas Indonesia menunjukkan penyusutan luas hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari 9,49 juta hektare pada 1990 menjadi 8,26 juta hektare pada 2024. Sumatera Utara mengalami penyusutan terbesar, disusul Aceh dan Sumatera Barat. WALHI berpendapat bahwa berkurangnya tutupan hutan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir dan longsor, terutama saat curah hujan tinggi.
BNPB mencatat hujan dengan intensitas lebih dari 300 mm terjadi di beberapa titik di Sumatera Utara, memicu luapan sungai dan longsor di wilayah perbukitan.
Momentum Perbaikan Tata Kelola Lingkungan
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan bahwa bencana ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan secara nasional. Ia mengajak evaluasi serius terhadap ekosistem yang rusak. “Kerusakan ekosistem tidak bisa terus dibiarkan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
Pemerintah berencana mencanangkan penanaman pohon serentak di 31 provinsi pada Hari Menanam Pohon Indonesia, 25 November 2025, termasuk di Sumatera Utara. Program ini bertujuan memulihkan lahan kritis dan memperkuat mitigasi bencana, melibatkan partisipasi perusahaan dan lembaga swasta.
Komitmen INALUM dalam Pelestarian Lingkungan
PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), sebagai BUMN terbesar di Sumatera Utara, menunjukkan komitmennya melalui berbagai program pelestarian. Sepanjang 2022-2024, INALUM telah menanam 114.250 bibit mangrove di area 22,9 hektare di Kabupaten Batu Bara dan merehabilitasi ekosistem mangrove di Pantai Sejarah. Selain itu, 515.000 pohon ditanam di kawasan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba seluas 1.130 hektare.
Kepala Grup Layanan Strategis INALUM, Daniel Hutauruk, menegaskan pentingnya kolaborasi dari berbagai kelompok masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk menjaga kawasan Sumatera Utara, khususnya Danau Toba. “INALUM meyakini bahwa kolaborasi yang kuat, sinergis, serta didukung pengukuran yang efektif akan mampu mendorong perbaikan kawasan hijau di Sumatera Utara dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Daniel.
INALUM juga membangun fasilitas pembibitan modern berkapasitas 500.000 bibit per tahun dan melakukan rehabilitasi lahan seluas 500 hektare per tahun, terutama di kawasan tangkapan air dan penyangga sumber energi. Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem, ketersediaan air, serta mendukung ketahanan operasional pembangkit listrik tenaga air.
Konservasi Lingkungan sebagai Mitigasi Risiko dan Investasi Jangka Panjang
Dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG), konservasi lingkungan diposisikan sebagai mitigasi risiko sekaligus investasi jangka panjang. Pengamat lingkungan menilai program penghijauan INALUM berkontribusi pada mitigasi bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, seperti banjir bandang, longsor, dan abrasi pesisir.
Rehabilitasi mangrove dan penghijauan di kawasan kritis seperti Pantai Sejarah dan DTA Danau Toba dinilai efektif mengurangi erosi, menstabilkan tanah, dan memperkuat ketahanan masyarakat. Program ini juga mendukung keberlanjutan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DTSP) Danau Toba dan menjadi contoh integrasi konservasi, mitigasi bencana, serta pelestarian nilai budaya lokal yang menjunjung semangat tano ni ompung dan adat bersendi syarak.
