Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendesak para kepala daerah untuk secara aktif memperkuat ekosistem industri halal di wilayah masing-masing. Langkah ini krusial sebagai bagian dari strategi nasional guna mendongkrak daya saing Indonesia di kancah global.
Pentingnya Posisi Indonesia dalam Industri Halal Dunia
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya saat mengisi sebagai keynote speaker dalam acara Kadin Sharia Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, pada Kamis (29/1/2026). Ia menekankan perlunya Indonesia memetakan posisinya dalam industri halal dunia dengan mempelajari praktik-praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil.
“Kalau kita lihat negara-negara tertentu yang sukses itu karena beberapa faktor. Satu karena dukungan pemerintah, kedua dicanangkan sebagai program nasional, ketiga ada badan khusus yang menangani, keempat fokus pada diferensiasi atau keunggulan, dan kelima ada strategi nasional yang sifatnya betul-betul terstruktur,” ujar Bima Arya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).
Tantangan dan Potensi Indonesia
Menurut Bima Arya, Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar, terutama dalam merumuskan keunggulan kompetitif yang jelas serta menyelaraskan paradigma antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia mencontohkan keberhasilan Brasil sebagai pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah dan Thailand dengan konsep dapur halal dunia.
“Keunggulan kompetitif (kita) di mana? Di playing field-nya di mana?,” tanyanya retoris.
Meskipun demikian, Bima Arya optimistis Indonesia memiliki potensi strategis yang sangat besar. Selain menjadi pasar konsumen halal terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi syariah nasional juga menunjukkan tren positif. Pemahaman masyarakat terhadap konsep halal pun kini semakin meluas, tidak hanya terbatas pada makanan.
“Halal itu kan bukan hanya soal sekedar memotong saja (atau) makanan saja, tapi juga higienisnya, transparansinya, accountability, ethics dan lain-lain,” jelasnya.
Peran Kemendagri dalam Penguatan Ekosistem Halal
Bima Arya menambahkan bahwa sejumlah pelaku usaha nasional sebenarnya sudah memiliki kapasitas untuk bersaing di industri halal global, meskipun jumlahnya masih terbatas. Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memegang peran strategis untuk memastikan penguatan ekosistem industri halal hingga ke tingkat daerah.
Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah mengintegrasikan pengembangan industri halal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). “Kita pastikan kepala daerah itu memasukkan ini di RPJMD. Jadi kalau enggak di RPJMD, enggak bisa,” tegasnya.
Selain aspek perencanaan, Kemendagri juga mendorong alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung berbagai inisiatif. Ini mencakup pelatihan dan fasilitasi bagi pelaku usaha, penyederhanaan proses perizinan, serta penyelarasan layanan publik daerah agar lebih kondusif bagi pengembangan industri halal.
Dukungan terhadap sertifikasi halal dan sinkronisasi dengan agenda nasional seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri kreatif, dan ekonomi syariah juga menjadi bagian integral dari upaya tersebut.
“Pada intinya, peran Kemendagri dalam hal ini adalah mendorong seluruh elemen pemerintahan, utamanya adalah para kepala daerah untuk menguatkan ekosistem halal bersama-sama dengan teman-teman pengusaha dan semua stakeholders,” pungkasnya.
