Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa kondisi tanah yang jenuh air saat ini menjadi faktor utama mudah terjadinya bencana hidrometeorologi, terutama saat hujan lebat mengguyur. “Kita ketahui di akhir musim hujan itu kondisi lereng-lereng, itu tanah di lereng itu, lapukan-lapukan itu mengalami kondisi yang sudah jenuh,” kata Faisal seusai rapat bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan, dengan kondisi tanah yang sudah jenuh, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sekalipun dapat memicu gerakan tanah. “Jadi, dengan hujan yang tidak begitu banyak, mungkin hujan sedang atau lebat, itu sudah dapat memicu terjadinya gerakan tanah ya,” sambung dia.
Faisal memaparkan, curah hujan tinggi telah terjadi secara berturut-turut sejak November hingga Januari. Selain itu, kondisi sungai-sungai yang dilalui air juga tidak dalam kondisi prima. “Sungai-sungai yang dilalui itu juga tidak semua dalam kondisi prima ya. Jadi sudah ada sedimentasi di sana, belum sempat dilakukan normalisasi sungai. Sehingga tampang basahnya berkurang. Ketika nanti akan dilalui oleh air dalam jumlah besar, itu kadang-kadang dia akan meluap,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut turut berkontribusi pada banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Ia menekankan perlunya perubahan strategi untuk mengantisipasi banjir, termasuk revitalisasi situ (waduk kecil). “Bahwa di tahun 1930-an, 1940-an, kami memiliki data itu lebih dari dari 1.000 situ yang ada di sekitar Jabodetabek. Situ itu kalau di Jawa Barat situ, Jawa Tengah namanya telaga, Jawa Timur namanya embung. Nah, sekarang kurang dari 200 (situ),” ujarnya.
Faisal menilai berkurangnya jumlah situ memperbesar risiko banjir. Oleh karena itu, penanganan banjir dan bencana hidrometeorologi harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. “Nah, ini bagaimana, tentunya harus ada penanganan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, hingga nanti ada giant sea wall yang akan dibangun daerah Banten sampai Gresik,” jelas dia.
Ia menambahkan, seluruh upaya penanganan ini harus terencana dan terpadu. “Ini semua harus terencana secara terpadu dan nanti, menurut rencana Bappenas yang akan mengoordinasi, mengorkestrasi semua kementerian/lembaga untuk dan pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi permasalahan tersebut,” imbuh dia.
