JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) diminta untuk mempercepat pendataan hunian dan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Sumatera. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak BPS agar target penyelesaian data tersebut dapat rampung dalam waktu satu minggu.
Desakan Penyelesaian Data
Dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026), Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pihaknya akan mendata kondisi hunian dan infrastruktur fisik, termasuk kerusakan atap.
“Kira-kira output pendataannya ini, bahwa selain kami mengumpulkan datanya, hunian pun juga akan kami, dan infrastruktur fisik akan kami data kondisinya, Pak. Kondisinya apakah baik, misalnya atau atapnya roboh, dan ini nanti akan bisa menjadi basis bagi Satgas untuk menentukan ini rusak berat, sedang, ataupun ringan,” ujar Amalia.
Amalia menambahkan, BPS juga akan mengumpulkan data geotagging serta kondisi rumah dan infrastruktur yang didatangi. Menanggapi hal tersebut, Dasco menanyakan estimasi waktu penyelesaian pendataan.
“Baik, itu kira-kira pendataannya berapa lama ya, Bu? Karena, kalau dia semakin cepat, artinya kemudian fasilitas-fasilitas, hak-hak yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak akan semakin cepat,” kata Dasco.
Amalia memperkirakan pendataan lapangan akan selesai sekitar dua minggu, atau pada akhir bulan Januari 2026. Namun, untuk respons cepat, BPS bisa menyelesaikannya dalam dua hari.
Target Mitigasi Sebelum Lebaran
Dasco kemudian meminta agar pendataan dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu. Ia berharap mitigasi pascabencana dapat rampung sebelum Hari Raya Idulfitri.
“Boleh minta seminggu nggak? Ini kata Satgas (pemerintah) dibilang kalau dua minggu kelamaan. Karena ini kan waktu ke waktu, untuk sementara kita ini tadi dari hasil pembicaraan, kita akan menargetkan seluruh daerah tersentuh secara bertahap dan mitigasi bisa terselesaikan sebelum Lebaran ini,” ungkap Dasco.
Ketua Satgas Pemerintah yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menekankan pentingnya memprioritaskan data hunian yang rusak ringan dan sedang. Hal ini agar skema bantuan kompensasi dapat segera diterima oleh warga.
“Yang prioritas, superprioritas itu adalah rumah ringan dan sedang, supaya begitu BNPB sudah turun, sudah ada di semua… kita sudah mulai dari minggu lalu semua kepala daerah sudah bergerak,” jelas Tito.
Tito menambahkan, jika pendataan dapat diselesaikan dalam beberapa hari, maka setelah validasi dan penandatanganan oleh kapolres serta kejaksaan, data tersebut dapat diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera dieksekusi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengungsi yang tinggal di tenda-tenda.
“Nah, ini kalau bisa dikerjakan dalam beberapa hari, supaya begitu sudah tertangani SK validasi, ada kapolres sama kejaksaan tanda tangan, diserahkan ke BNPB. BNPB itu langsung eksekusi. Jadi orangnya keluar sudah, itu 70 persen dari pengungsi tenda-tenda itu keluar. Mereka beres-beres karena punya modal udah,” imbuh Tito.
Menanggapi permintaan tersebut, Dasco kembali menanyakan kesanggupan BPS untuk merampungkan pendataan dalam seminggu. Amalia menyatakan BPS akan berusaha mengupayakan target tersebut.
“Kami usahakan yang sudah ada dikumpulkan datanya kemarin BNPB duluan itu, Pak, kami langsung verifikasi validasi dulu. Jadi ada dua tahap nanti, Pak. Ini dulu yang kami dahulukan, setelah itu langsung paralel pendataan lapangan,” ujar Amalia.
Dasco menutup rapat dengan menyatakan bahwa setelah data dari BPS selesai, BNPB akan segera melakukan eksekusi bantuan.
