Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan bahwa bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara dan Aceh berdampak signifikan terhadap potensi peningkatan angka kemiskinan nasional. Ia memperkirakan kontribusi bencana tersebut terhadap kemiskinan nasional mencapai 0,49%, dengan kemiskinan ekstrem diprediksi meningkat 0,20%.
Dampak Bencana Terhadap Kemiskinan dan Kelas Menengah
“Terutama data yang jelas di depan mata kita, jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kontribusi bencana Sumatera kepada kemiskinan tingkat nasional, 0,49% diperkirakan. Kemiskinan ekstrem akan meningkat 0,20%. Dan data ini perlu ditindaklanjuti segera dengan dua aspek,” ujar Cak Imin dalam rapat koordinasi satgas di Kantor Kemendagri, Kamis (16/1/2026).
Cak Imin merinci dua aspek tindak lanjut yang krusial. Pertama, penanganan segera terhadap kemiskinan baru yang muncul di Sumatera. Kedua, perhatian khusus terhadap penurunan drastis jumlah kelas menengah.
“Aspek yang pertama, segera menangani kemiskinan baru di Sumatera. Yang kedua, yang agak mengkhawatirkan adalah turun secara drastis jumlah kelas menengah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kemiskinan ekstrem berpotensi meluas di Sumatera akibat lumpuhnya kegiatan ekonomi. Hal ini menyebabkan para pelaku ekonomi kehilangan modal dan sumber pemasukan.
“Dengan bencana ini, maka banyak kegiatan ekonomi yang kemudian terhenti dan para pelaku ekonomi kehilangan modal ekonominya,” kata Cak Imin.
Usulan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Padat Karya
Menanggapi situasi tersebut, Cak Imin mengusulkan serangkaian upaya pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pemulihan aset ekonomi. Ia menekankan pentingnya memperbanyak peredaran uang, intervensi yang berbasis kebutuhan masyarakat lokal, serta pendekatan partisipatif yang tidak hanya menempatkan warga sebagai objek bantuan.
“Cash for work, yaitu program padat karya tunai harus menjadi inti dari seluruh bantuan pemerintah pusat,” tegasnya.
Selanjutnya, program peningkatan kapasitas melalui pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi prioritas. Program ini akan dikemas dalam bentuk vocation training atau pelatihan kerja berbayar yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Itu menjadi satu paket dalam vocation training, yaitu program pelatihan kerja berbayar dengan menggunakan APBN,” ungkap dia.
Bantuan Rintisan Usaha dan Peran Satgas Presiden
Cak Imin juga menyoroti pentingnya pemberian bantuan rintisan usaha, dengan usulan anggaran Rp5 juta per keluarga. Ia berharap Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto dapat mengalokasikan dana khusus untuk mendukung kebangkitan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Sehingga Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif yang secara sistem dan cara kerjanya memiliki kemampuan, tetapi dalam anggaran tentu membutuhkan perhatian kita bersama,” ujarnya.
