Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tidak efektif. Deddy mempertanyakan apakah Indonesia ingin kembali ke era di mana rakyat tidak memiliki suara dalam memilih pemimpin mereka.
Demokrasi dan Masa Lalu
“Pertanyaannya, apakah kita mau mundur ke belakang di mana rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpin mereka? Bangsa-bangsa lain terus berusaha memperbaiki peradaban demokrasi mereka, kenapa kita justru ingin kembali dipangku oleh adab masa lalu yang buruk?” ujar Deddy kepada wartawan pada Selasa (23/12/2025).
Deddy menjelaskan bahwa sistem pilkada saat ini merupakan hasil evaluasi dari penerapan pemilihan tidak langsung yang dinilai memiliki banyak dampak negatif. Ia menyebut pemilihan di masa lalu rentan terhadap politik kekuasaan dan minimnya ikatan antara kepala daerah dengan masyarakat.
“Dulu kita mengubah pemilihan kepala daerah dari DPRD menjadi pemilihan langsung karena terlalu banyak negatifnya. Misalnya politik uang dalam pemilihan kepala daerah, politik kekuasaan dan politisasi hukum yang melakukan intervensi dalam pemilihan,” kata Deddy.
Ia menambahkan, “Tidak adanya ikatan (bonding) kepala daerah dengan masyarakatnya, menipisnya akuntabilitas kepala daerah terhadap pemilih, dan banyak dampak negatif lainnya.”
Efisiensi Biaya Pilkada
Mengenai argumen biaya besar yang dikeluarkan pemerintah untuk pilkada, Deddy tidak membenarkannya. Menurutnya, pilkada dapat disatukan dengan pemilihan umum legislatif atau presiden untuk menekan biaya.
“Jika pemilihan kepala daerah dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah, itu tidak bisa jadi pembenaran. Pilkada bisa disatukan dengan pemilu legislatif atau dengan pemilihan presiden untuk meniadakan biaya pelaksanaan pilkada,” jelas Deddy.
Anggota Komisi II DPR RI ini juga berpendapat bahwa KPU, Bawaslu, dan instrumen hukum lainnya dapat didorong untuk menekan pemborosan kampanye dan politik uang. Ia menilai pemborosan biaya kandidat sering kali merupakan dampak dari ketidakbecusan partai politik dalam hal kaderisasi, rekrutmen calon, hingga mahar politik.
Korupsi dan Integritas Kepala Daerah
Deddy menilai berlebihan jika biaya besar pilkada dikaitkan langsung dengan kecenderungan korupsi kepala daerah. Ia menegaskan bahwa sikap koruptif lebih terkait dengan karakter kepala daerah, sistem pengelolaan anggaran, dan pengawasan.
“Juga sangat berlebihan jika mengaitkan biaya besar pilkada dengan kecenderungan perilaku koruptif kepala daerah. Biaya kampanye hanya salah satu faktor dan bukan faktor paling determinan,” tegasnya.
Ia memaparkan faktor-faktor lain penyebab korupsi, yaitu:
- Karakter dan integritas kepala daerah itu sendiri.
- Sistem pengelolaan dan pengawasan anggaran serta kebijakan publik.
- Pengawasan publik melalui DPRD, media massa, maupun kinerja aparat hukum.
Kajian Ulang Sistem Pilkada
Deddy meminta agar sistem pilkada tertutup atau dipilih langsung oleh DPRD dikaji lebih dalam. Ia mengkhawatirkan kebijakan tersebut hanya akan menjalankan agenda oligarki politik.
“Hemat kami, soal pilkada tertutup oleh DPRD ini baiknya didalami dulu dengan berbagai elemen bangsa. Hendaknya keinginan memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah itu datang dari kehendak menjadikan bangsa ini lebih maju peradabannya. Bukan sekedar menjalankan agenda oligarki politik yang tidak linier dengan keinginan rakyat secara umum,” ungkapnya.
Pernyataan Cak Imin
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan dukungannya terhadap perubahan sistem pemilu. PKB mengusulkan agar gubernur ditunjuk oleh Presiden RI, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota.
Cak Imin juga menyebut semua partai di parlemen sepakat bahwa pilkada langsung tidak efektif dan tidak produktif. “Perbaikan sistem, ya alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif,” kata Cak Imin usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur 2025 di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (19/12).
Cak Imin menegaskan PKB akan mengevaluasi pilkada langsung serta sistem pemilu lainnya yang dianggap tidak efektif. “Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, akan kita evaluasi,” tambahnya.
