JAKARTA, 30 Desember 2025 – Massa buruh yang menggelar demonstrasi di Jakarta hari ini, Senin (29/12/2025), dilaporkan tidak sebanyak perkiraan awal. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengonfirmasi bahwa jumlah massa yang sedikit memang merupakan strategi yang disengaja.
Aksi yang rencananya berlangsung selama dua hari berturut-turut, 29 dan 30 Desember 2025, ini berpusat di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Tuntutan utama para buruh adalah penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
“Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta,” ujar Said Iqbal kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Tuntutan Buruh Terkait UMP DKI Jakarta
KSPI secara tegas menolak angka UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Said Iqbal berargumen bahwa angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga Jakarta, seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
“Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang,” kata Said Iqbal, menyoroti perbedaan biaya sewa rumah yang menurutnya jauh lebih tinggi di Jakarta.
Lebih lanjut, Said Iqbal menyebutkan bahwa nilai UMP Jakarta masih berada di bawah hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut perhitungan KSPI, KHL bagi pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta tercatat sebesar Rp 5,89 juta per bulan.
Oleh karena itu, KSPI menuntut agar UMP 2026 direvisi agar setara dengan nilai KHL tersebut. Selain itu, mereka juga meminta adanya kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang dipatok di atas KHL.
Alasan Jumlah Massa yang Terbatas
Mengenai jumlah massa yang tidak banyak pada aksi hari ini di Jalan Medan Merdeka Selatan, Said Iqbal kembali menegaskan bahwa hal tersebut disengaja. Ia menjelaskan bahwa buruh masih ingin melihat niat baik pemerintah untuk mengajak bernegosiasi.
“Hari ini memang kami sedikit, sengaja, untuk menunggu respons pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh,” ungkap Said Iqbal kepada wartawan di lokasi aksi.
Said Iqbal juga mengungkapkan kekecewaan kaum buruh karena tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Istana Merdeka. Ia berpendapat bahwa Istana Negara seharusnya tidak menjadi tempat yang sakral dan tertutup bagi rakyatnya.
“Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh. Istana adalah tempat, dan tentunya juga DPR RI, adalah tempat di mana rakyat, termasuk buruh, petani, nelayan, guru, dan sebagainya, mahasiswa, bisa menyampaikan aspirasinya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo, yang telah beberapa kali ditemuinya, selalu menyatakan keterbukaan terhadap aspirasi rakyat selama aksi dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.
“Apakah Pak Presiden tidak ingin mendengar aspirasi rakyatnya? Beberapa kali kami bertemu Pak Presiden menghadap di Istana, beliau menyatakan boleh aksi asal tertib, asal sesuai aturan,” pungkasnya.
