Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, angkat bicara mengenai isu yang menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menghidupkan kembali militerisme di Indonesia. Fadli Zon dengan tegas membantah anggapan tersebut, menyatakan bahwa Prabowo justru memilih jalan demokrasi.
Prabowo Pilih Jalan Demokrasi
Fadli Zon menjelaskan bahwa perjalanan Prabowo di dunia politik selama puluhan tahun telah membuktikan komitmennya terhadap demokrasi. “Pak Prabowo memilih jalan demokrasi, masuk partai politik, lalu membangun partai politik, ikut kontestasi politik, kalah dan menang. Dilakukan berpuluh-puluh tahun, jalan yang beradab (civilized),” ujar Fadli Zon kepada wartawan pada Selasa (6/1/2025).
Sebagai seorang yang telah mengenal Prabowo lebih dari 30 tahun, Fadli Zon bersaksi bahwa fokus utama Prabowo adalah kesejahteraan rakyat. “Saya jadi salah seorang saksi perjalanan itu sejak saya kenal beliau lebih dari 30 tahun, yang dipikirkannya hanya kesejahteraan dan kebaikan bagi rakyat, dan harus cepat terealisasi. Kadang harus memotong jalan panjang birokrasi,” tuturnya.
Kepemimpinan Kuat untuk Kesejahteraan
Lebih lanjut, Fadli Zon menegaskan bahwa prinsip kepemimpinan yang dianut Prabowo adalah kepemimpinan yang kuat, namun bukan berarti militerisme atau kediktatoran. “Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak. Strong leadership bukan berarti militerisme apalagi dictatorship,” tegasnya.
Respons Prabowo Terhadap Isu Militerisme
Isu mengenai Prabowo yang dituding ingin menghidupkan militerisme ini sebelumnya disinggung langsung oleh Prabowo Subianto sendiri dalam acara Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (5/1). Prabowo mengakui adanya pihak yang meneriakkan bahwa dirinya ingin menghidupkan militerisme.
Prabowo menyatakan bahwa ia menerima kritik dan bahkan bersyukur jika dikritik. Ia memberikan contoh ketika ajudannya mengingatkan soal kerapian pakaiannya. Meskipun sempat merasa dongkol, ia tetap bersyukur karena diingatkan. Dalam konteks inilah, Prabowo kemudian mengungkapkan adanya kritik yang menyebutnya ingin menghidupkan militerisme.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menyatakan akan mengoreksi anggapan tersebut dengan memanggil para ahli hukum untuk mengkaji batas-batas kepemimpinan yang bisa dianggap otoriter. “Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak: ‘Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme’. Wah, baru saya koreksi, apa bener? Oke baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana, iya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” ucap Prabowo.
