Ketua Kelompok Fraksi Partai Golkar Komisi III DPR RI, Rikwanto, menyampaikan harapan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Reformasi Polri dan Posisi Kelembagaan
Rikwanto menyinggung proses reformasi Polri yang saat ini tengah dibahas oleh tim dari pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Ia mengimbau agar Polri tidak perlu merasa cemas terkait berbagai pemberitaan mengenai kemungkinan perubahan posisi kelembagaan.
“Masalah reformasi Polri memang sedang digodok ya di tim reformasi bentukan Presiden dan di panja reformasi ini, Polri nggak perlu cemas walau ada berita-berita nanti Polri di bawah kementerian, di bawah lembaga ini, jangan confused tentang itu,” ujar Rikwanto dalam rapat tersebut.
Momen Berbenah dan Meraih Simpati Masyarakat
Menurut Rikwanto, momentum reformasi ini seharusnya dimanfaatkan Polri untuk menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Tujuannya adalah untuk meraih simpati dan dicintai oleh masyarakat.
“Justru saat ini Polri harus tunjukkan sisi terbaik bagaimana melayani masyarakat, bagaimana menegakkan hukum. Tunjukkan Polri betul-betul bagus dalam bekerja dan pada akhirnya bisa mendapat simpati masyarakat dan dicintai masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar Polri tidak terpengaruh oleh dinamika kekuasaan yang terkadang menyeret institusi. “Harapan dari kami jangan lemah, jangan terus goyah dalam tugas, dan juga satu lagi, ada penilaian masyarakat sering larut, sengaja dan tidak sengaja, suka tidak suka dalam kekuasaan. Ini koreksi dari masyarakat, hati-hati terjemahkan itu,” imbuhnya.
Posisi Polri di Bawah Presiden Sesuai Amanat
Lebih lanjut, Rikwanto menegaskan kembali harapan Fraksi Partai Golkar agar posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia menekankan bahwa hal ini sesuai dengan amanat undang-undang dan amanat reformasi yang perlu dilaksanakan.
“Terakhir harapan kita dari Fraksi Partai Golkar, Polri tetap harus di bawah Bapak Presiden langsung, ini amanat undang-undang, amanat reformasi yang kita tinggal laksanakan agar tugas-tugas ke depan lebih bisa lagi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Rikwanto.
