Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyambut positif peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Jakarta, hari ini. Ferry optimis inisiatif ini akan membuat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih efektif, terutama dalam program prioritas pembangunan 80 ribu lebih fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Optimisme Percepatan Pembangunan
“Alhamdulillah hari ini kita menjadi saksi sejarah, dimulainya merunutkan filosofi dan ideologi negara yang akan diimplementasikan kembali dalam roadmap atau peta jalan kita menuju Indonesia Emas, yang bisa jadi bukan tahun 2045, tapi bisa jadi lebih cepat karena ada Satu Data,” ungkap Ferry dalam sambutannya melalui keterangan tertulis, Senin (26/1/2026).
Ferry mengakui, sebelumnya ia menemukan kesulitan dalam pembangunan 80 ribu lebih Kopdes Merah Putih yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025. Kesulitan ini timbul karena dibutuhkan data akurat terkait jumlah kepala keluarga yang telah menggunakan produk kebutuhan harian, seperti gas LPG 3 kilogram, maupun pupuk bersubsidi di sebuah desa atau kelurahan tertentu.
Sebagai respons terhadap kebutuhan data yang terintegrasi, Ferry menyebut telah melakukan sejumlah percobaan, mulai dari membuat aplikasi yang presisi, pengumpulan data melalui numerator, hingga teknik analisis yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI).
Pentingnya Validitas Data
Ferry menekankan bahwa validitas data sangat diperlukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini harus diantisipasi dengan kerja kolaboratif lintas sektor kementerian/lembaga.
“Kalau tanpa kerja kolaboratif nanti misalkan soal data dan basis data ini masalahnya adalah soal validitasnya rendah hingga kesimpangsiuran data,” terangnya.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menambahkan, langkah ini merupakan ikhtiar untuk meneguhkan komitmen bersama bahwa pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah ke depannya harus berbasis data yang akurat serta terintegrasi.
“Kita sering mendapat amanat bahwa pembangunan harus berdasarkan data ilmiah, Dan kali ini Satu Data Indonesia seharusnya ke depan menjadi bagian dari pembangunan nasional kita,” pungkas Rachmat.
Penandatanganan Komitmen
Pada acara tersebut, dilakukan pula Penandatanganan Bersama Komitmen Sinergi untuk Negeri, Wujudkan Satu Data Indonesia Berbasis Kebijakan Pembangunan Nasional oleh lintas Kementerian/Lembaga serta para Kepala Daerah. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Badan Legislasi DPR-RI Bob Hasan, Duta Arsip Nasional Rieke Diah Pitaloka, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Tedi Rezalihadi.
