Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI, bukan ditempatkan dalam struktur kementerian. Menurut PSI, posisi ini merupakan wujud supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis dalam negara hukum.
Penegasan Supremasi Sipil
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan bahwa dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih oleh rakyat. “Dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat,” ujar Grace Natalie, seperti dilansir detikSulsel, Jumat (30/1/2026).
Grace menambahkan, PSI memandang penempatan Polri di bawah langsung Presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis. Hal ini dinilai dapat memperkuat negara hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Efisiensi Tata Kelola dan Akuntabilitas Politik
Dari sisi tata kelola pemerintahan, struktur Polri di bawah Presiden dianggap lebih efisien karena memiliki rantai komando yang jelas. Model ini dinilai mampu menjawab berbagai tantangan keamanan dan ketertiban yang terus berkembang seiring waktu.
Lebih lanjut, Grace Natalie menilai bahwa keberadaan Kepolisian di bawah langsung presiden justru memudahkan pertanggungjawaban politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan rakyat. Jalur akuntabilitasnya menjadi lebih jelas dalam sistem demokrasi.
“Keberadaan Kepolisian di bawah langsung presiden justru memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat,” pungkas Grace.
