Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai perhatian dari pakar hubungan internasional. Teuku Rezasyah, seorang pakar dari Universitas Padjadjaran, memberikan peringatan agar Indonesia waspada terhadap potensi benturan antara struktur internasional baru pimpinan AS tersebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional.
Potensi Benturan dengan PBB dan Hukum Internasional
Teuku Rezasyah menyatakan, keputusan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia ini bersifat mengikat dan patut dicermati dampaknya. “Mengingat keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut mengikat adanya, hendaknya diwaspadai jika Indonesia berpotensi menjadi bagian dari sebuah struktur internasional baru pimpinan Amerika Serikat, yang memiliki potensi berseberangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Internasional,” ujar Teuku kepada wartawan pada Jumat, 23 Januari 2026.
Meskipun demikian, Teuku menekankan bahwa secara konstitusional, masyarakat Indonesia harus menghargai keputusan yang telah dibuat oleh Presiden Prabowo. Ia menilai keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan pertimbangan rasional demi kepentingan nasional.
“Dengan memperhatikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan nasional Indonesia, dan sejalan dengan tujuan pendirian Republik Indonesia, untuk turut mendukung perdamaian dunia,” jelasnya.
Kehati-hatian dalam Menjunjung Kemerdekaan Palestina
Lebih lanjut, Teuku Rezasyah menuntut kehati-hatian tingkat tinggi dari pemerintah Indonesia pasca bergabung dengan badan inisiasi Trump tersebut. Ia berharap komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina tidak tergerus oleh mekanisme internal Dewan Perdamaian.
“Dituntut kehati-hatian yang sangat tinggi, agar niat baik pemerintah Indonesia ini dalam praktiknya kelak tidak dihancurkan oleh mekanisme pengambilan keputusan dalam Board of Peace, yang tidak mengindahkan seluruh Resolusi dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjunjung tinggi marwah masyarakat Palestina dan masa depan Palestina melalui Solusi Dua Negara,” tegasnya.
Prabowo Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos
Presiden Prabowo Subianto memang hadir dalam acara perkenalan anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian.
Acara perkenalan Dewan Perdamaian ini berlangsung dalam pertemuan tahunan di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. Donald Trump memimpin langsung pertemuan tersebut, dan Prabowo menjadi salah satu kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir.
Dalam sambutannya, Trump menegaskan bahwa pembentukan Board of Peace melibatkan banyak negara dan terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi internasional, termasuk PBB. Ia juga sempat menyinggung pencapaiannya dalam mengakhiri perang.
“Sebagai presiden, saya mengakhiri 8 perang itu dalam 9 bulan. Termasuk Kamboja dan Tailan,” ujar Trump.
Setelah sesi sambutan, para kepala negara dan pemerintah yang hadir dipanggil untuk menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Presiden Prabowo kemudian duduk di sisi kiri Donald Trump untuk menekan piagam tersebut.
