Indonesia secara resmi telah dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada tahun 2026. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menilai penetapan ini mencerminkan tingginya kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap Indonesia.
Proses Nominasi dan Jabatan
Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 ini akan ditetapkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM yang dijadwalkan pada 8 Januari 2026. Jabatan prestisius ini nantinya akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitasnya, Indonesia diharapkan memimpin jalannya sidang dan seluruh proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 dengan prinsip objektivitas, inklusivitas, dan keseimbangan.
Apresiasi dan Komitmen Indonesia
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh negara anggota APG yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Ia berjanji bahwa amanah ini akan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Indonesia, dengan mengedepankan kepemimpinan yang adil dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh kelompok.
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” ujar Sugiono dalam unggahan di akun Instagram Menlu RI seperti dikutip pada Rabu (24/12/2025).
Ia menambahkan, “Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua.”
Konteks Regional dan Internasional
Indonesia saat ini tengah menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan yang telah disepakati, Asia-Pacific Group mendapatkan giliran untuk memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026. Oleh karena itu, penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang ada.
Dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik ini didorong oleh beberapa faktor kunci:
- Rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam berbagai isu HAM.
- Posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok tertentu.
- Komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak hanya memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia, tetapi juga menegaskan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional. Kepemimpinan ini bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
