Jakarta – Indonesia secara resmi mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Menanggapi kepercayaan internasional ini, Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menekankan pentingnya profesionalisme dan penggunaan data yang akurat selama menjabat.
Pesan Profesionalisme dan Musyawarah
Rezasyah mengingatkan bahwa sebagai pemimpin forum HAM dunia, Indonesia harus mampu menunjukkan perilaku profesional dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak didukung oleh data sahih. “Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, diharapkan RI mampu berperilaku profesional, dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi HAM yang tidak berbasis data sahih,” ujar Rezasyah kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya Indonesia mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas forum multilateral tersebut. “Dalam pengambilan keputusan, RI hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dengan semua anggota Dewan HAM dunia,” tambahnya.
Tantangan Diplomasi dan Kekuatan Global
Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 tidak lepas dari tantangan. Rezasyah menyebutkan bahwa Indonesia bersaing dengan negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Marshall Islands, yang didukung oleh kekuatan diplomatik Amerika Serikat. Ia mengilustrasikan potensi tekanan yang bisa terjadi. “Andaikan Amerika Serikat ingin menggeser Indonesia, Presiden Donald Trump bisa saja menghimpun kekuatan global yang dimilikinya, termasuk menekan tiga sekutunya tersebut, untuk fokus pada salah satu diantara mereka,” jelasnya.
Namun, Rezasyah mengapresiasi kualitas diplomasi Indonesia dalam seminggu terakhir yang dinilainya sangat efektif. Ia menyoroti pandangan kritis Indonesia terhadap serangan AS ke Venezuela yang dinilai tidak berbasis hukum internasional, serta upaya penyelesaian krisis secara dialogis dan pragmatis. Hal ini terbukti berhasil mengekang AS untuk tidak mengedepankan arogansinya. “Tampaknya kualitas diplomasi RI seminggu terakhir sangat mujarab. Dalam hal ini, pandangan kritis RI atas serangan AS ke Venezuela dengan berbasis hukum internasional dan penyelesaian krisis secara dialogis dan pragmatis, terbukti berhasil mengekang AS untuk tidak mengedepankan kepongahannya,” ungkapnya.
Harapan Publik terhadap Sikap Tegas
Di tengah dinamika geopolitik global yang sedang berlangsung, Rezasyah mencatat adanya harapan dari publik Indonesia agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat bersikap lebih tegas dalam hubungan internasional. Kekhawatiran ini muncul mengingat pemerintah AS yang sedang dalam posisi kuat berpotensi menyerang negara lain, termasuk Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. “Namun pada saat yang sama, publik Indonesia sebenarnya berharap pemerintahan Presiden Prabowo bersikap lebih keras. Karena pemerintah AS yang sedang diatas angin, berpotensi menyerang negara-negara yang lain. Termasuk mengincar Indonesia, yang memiliki kandungan SDA dalam jumlah fantastis,” tuturnya.
Proses Penetapan dan Mandat Baru
Sebelumnya, Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda hak asasi manusia global. Penetapan resmi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 terjadi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama di tahun tersebut di Jenewa. Pemilihan ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, setelah Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan.
Jabatan strategis ini akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto memiliki rekam jejak yang mumpuni, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
