Istana Kepresidenan menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah menghormati seluruh pendapat yang muncul.
Pemerintah Hormati Semua Pendapat
“Ya kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Sementara belum, kan gitu,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Prasetyo menambahkan bahwa tidak ada polemik atau kegaduhan terkait masih adanya penolakan terhadap wacana sistem pilkada tidak langsung. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sistem pilkada tersebut pada proses yang sedang bergulir.
“Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” ucapnya singkat.
Mayoritas Tolak Pilkada DPRD, Gen Z Paling Keras
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei mengenai usulan pilkada melalui DPRD. Survei tersebut mengungkap bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan sistem pilkada melalui DPRD. Kelompok Generasi Z (Gen Z) disebut sebagai kelompok yang paling keras menolak wacana tersebut.
Dalam survei tersebut, responden diberikan pertanyaan: ‘Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD’. Hasilnya menunjukkan:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa, peneliti LSI Denny JA, saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
