Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji pembangunan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Kajian ini mencakup pertimbangan kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Kebutuhan Difabel Jadi Pertimbangan Utama
Pramono Anung menjelaskan bahwa salah satu alasan utama JPO Sarinah dipertimbangkan untuk dibangun kembali adalah untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. “Jadi JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan, terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan,” ujar Pramono usai meninjau Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Jumat (9/1/2026).
Pro-Kontra dan Solusi Aksesibilitas
Gubernur mengakui adanya pro-kontra terkait rencana pembangunan kembali JPO Sarinah. Ia menegaskan bahwa keberadaan pelican crossing yang ada saat ini tidak akan ditutup setelah JPO selesai dibangun. “Memang saya juga sudah membaca pro-kontranya masyarakat yang apa kelompok pejalan kaki kan menginginkan lewat tetap jalan kaki di bawah. Jalan kaki di bawah kan tetap dibuka, kemudian di atas sebagai alternatif pilihan,” jelasnya.
Keputusan untuk membangun kembali JPO Sarinah sebenarnya telah diambil sejak lama. Namun, sebagai Gubernur, Pramono Anung merasa bertanggung jawab penuh atas implementasi keputusan tersebut. “Jadi tetap, semua enggak ada yang ditutup sehingga dengan demikian urusan Sarinah terus terang keputusannya sebenarnya sudah dulu, tetapi kan saya sebagai Gubernur sekarang saya bertanggung jawab untuk itu,” katanya.
Ia menambahkan, “Yang jelas sudah dibangun dan saya bertanggung jawab yang namanya Gubernur itu ya tanggung jawab.”
Sejarah JPO Sarinah
JPO Sarinah sebelumnya dibongkar pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. JPO ini memiliki catatan sejarah sebagai jembatan penyeberangan pertama di Indonesia yang dibangun pada era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.
