Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 terjadi pada hari ini, Rabu (24/12/2025). Sementara itu, puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada Jumat, 2 Januari 2026.
Prediksi Pergerakan Kendaraan
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi, menyatakan bahwa pada puncak arus mudik hari ini, diperkirakan ada sekitar 17,18 juta pergerakan. Untuk puncak arus balik pada 2 Januari 2026, diprediksi mencapai 20,81 juta pergerakan.
“Kemenhub memprediksi puncak arus mudik Nataru 2025/2026 terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025, kurang lebih 17,18 juta pergerakan, sedangkan puncak arus balik pada Jumat, 2 Januari 2026, kurang lebih 20,81 juta pergerakan,” ujar Ernita kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).
Lebih lanjut, Ernita menyebutkan potensi pergerakan kendaraan yang meninggalkan Jakarta selama periode liburan Nataru diperkirakan mencapai 119,5 juta pergerakan. Pergerakan ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi.
“Mengacu pada hasil survei Kemenhub, potensi pergerakan Nataru 2025/2026 sekitar 119,5 juta pergerakan yang bepergian, moda dominan mobil pribadi 42,78% kurang lebih 51,12 juta dan sepeda motor 18,41% kurang lebih 22,00 juta. Dominasi kendaraan pribadi menjadi fokus penguatan pengaturan arus keluar Jakarta,” jelasnya.
Kesiapan Kemenhub Hadapi Arus Nataru
Menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat, Kemenhub telah menyiapkan sejumlah langkah kesiapan. Jajaran Kemenhub mendirikan Posko Pusat Angkutan Nataru yang beroperasi 24 jam penuh selama periode 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Posko ini berfungsi sebagai pusat kendali dan koordinasi lintas instansi. Di dalamnya terdapat perwakilan dari berbagai lembaga dan instansi, termasuk seluruh internal Kemenhub, Komdigi, Korlantas, Basarnas, BMKG, KNKT, serta operator BUMN terkait.
“Kesiapan yang kami lakukan di antaranya Posko Pusat Angkutan Nataru beroperasi 24 jam selama 18 Desember 2025-5 Januari 2026 sebagai pusat kendali dan koordinasi lintas instansi di kantor Kemenhub. Di dalamnya terdapat berbagai lembaga dan instansi, yakni seluruh internal Kemenhub, Komdigi, Korlantas, Basarnas, BMKG, KNKT, dan operator/BUMN terkait. Posko ini dibuat untuk memberikan respons cepat terkait berbagai hal di lapangan,” ungkap Ernita.
Selain itu, Kemenhub bersama Korlantas Polri dan operator jalan tol juga telah menyiapkan langkah manajemen lalu lintas berbasis kondisi. Langkah-langkah ini meliputi penerapan buffer zone, delaying system, contraflow, dan one way.
“Untuk mengendalikan lonjakan kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang terkait rekayasa akan bersifat dinamis melihat kondisi lapangan. Diskresi polisi juga mungkin terjadi,” pungkasnya.
