Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memimpin rapat tindak lanjut usulan pembangunan Program Sekolah Rakyat bersama sejumlah kepala daerah. Program ini merupakan prioritas Presiden yang menekankan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pembagian Peran Lintas Kementerian
Agus Jabo menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat melibatkan pembagian peran yang jelas antar kementerian. “Pembangunan fisik Sekolah Rakyat dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, sementara setelah sekolah selesai dibangun, pengelolaannya berada di Kementerian Sosial,” tegasnya. Ia menambahkan, “Perintah Presiden, semua harus disinergikan dan dikolaborasikan.”
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial ini dihadiri oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim; Bupati Sukamara, Masduki; dan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris.
Usulan Baubau Masuk Tahap Ketiga
Dalam audiensi dengan Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, dibahas perkembangan usulan Sekolah Rakyat di Kota Baubau. Pemerintah Kota Baubau telah mengusulkan lahan seluas 7,9 hektare yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil pembahasan, Kota Baubau diarahkan untuk masuk dalam tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat. Proses administrasi dan tender direncanakan akan dimulai pada bulan Maret.
Aceh Besar Siapkan Lahan untuk Sekolah Permanen
Sementara itu, audiensi dengan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, fokus pada keberadaan sekolah rintisan dan rencana pembangunan sekolah permanen. Aceh Besar telah memiliki dua sekolah rintisan yang beroperasi sejak tahun 2025 dengan jumlah siswa jenjang SMA mencapai sekitar 200 orang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar telah menyiapkan lahan seluas 14,24 hektare untuk pembangunan sekolah permanen. Terdapat beberapa catatan teknis yang perlu dilengkapi terkait lokasi lahan, akses jalan, jaringan listrik, dan ketersediaan air bersih. Usulan Aceh Besar juga masuk dalam tahap ketiga pembangunan, dengan syarat melengkapi administrasi dan persyaratan teknis yang diminta.
Sukamara Perluas Lahan untuk Sekolah Rakyat
Pertemuan dengan Bupati Sukamara, Masduki, membahas kebutuhan Sekolah Rakyat di wilayah yang memiliki tantangan jarak tempuh pendidikan yang jauh. Pemkab Sukamara melaporkan terdapat hampir 200 anak yang menjadi sasaran program. Awalnya, Pemkab mengusulkan lahan seluas 5 hektare, namun kemudian menambah luasan hingga lebih dari 6,8 hektare dengan sertifikat atas nama pemerintah daerah. Lahan tersebut telah disurvei dan dinyatakan layak oleh Kementerian PUPR, setelah sebelumnya ada catatan terkait kekurangan luas lahan yang kini telah dipenuhi.
“Yang penting proposal dan administrasi beres, lalu teknisnya dikunci bersama,” tutup Agus Jabo.
