Banda Aceh – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial, baik untuk korban bencana maupun bantuan reguler, bagi masyarakat di Sumatra yang terdampak musibah. Kunci percepatan penyaluran dan pemulihan ekonomi warga terletak pada validasi data yang akurat.
Data Menjadi Kunci Penyaluran Bansos
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan hal ini saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Hotel Daka, Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat ini diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
“Yang paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah soal data dan penyalurannya. Untuk bansos bencana, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Gus Ipul, data awal bencana disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku Ketua Satgas. Setelah proses validasi selesai, barulah Kementerian Sosial menyalurkan bantuan berdasarkan data final tersebut.
“Penyalurannya bisa melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) atau PT Pos Indonesia, disesuaikan dengan kondisi daerah,” jelas Gus Ipul.
Dukungan Finansial dan Logistik Pascabencana
Kementerian Sosial telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan pascabencana. Kebutuhan tersebut meliputi santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat, jaminan hidup, bantuan untuk hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (rumat), hingga program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak.
“Dari simulasi yang kami lakukan, kebutuhan total sekitar Rp 2 triliun. Saat ini lebih dari Rp600 miliar sudah siap disalurkan,” ungkap Gus Ipul.
Selain dukungan finansial, Kemensos juga terus menyalurkan bantuan logistik dan mengoperasikan dapur umum di lokasi bencana. Hingga kini, santunan telah diserahkan kepada lebih dari 140 ahli waris korban meninggal dunia. Penyaluran santunan bagi korban luka berat masih menunggu penetapan resmi dari kepala daerah setempat.
Bansos Reguler untuk Percepatan Ekonomi
Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menekankan pentingnya bantuan sosial sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Tito mendorong agar warga yang terdampak bencana segera diakomodasi dalam program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pemberian bantuan ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, nantinya menyasar perputaran perekonomian warga,” ujarnya.
Rapat koordinasi yang dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini juga mendengarkan laporan dari T.A. Khalid, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang merupakan Koordinator Posko Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera DPR RI. Tito Karnavian menyebutkan bahwa koordinasi intensif di lapangan telah menghasilkan sejumlah prioritas penanganan pascabencana.
Prioritas tersebut meliputi normalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan, pembukaan akses jalan dan jembatan ke wilayah yang terisolasi, penyediaan hunian sementara, serta pembersihan lingkungan dan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan.
“Banyak persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat jika komunikasi terbangun. Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan,” kata Tito.
Terkait penyaluran bansos reguler, Gus Ipul menambahkan bahwa penyaluran PKH dan bantuan lainnya akan mengacu pada data hasil pemutakhiran oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penyaluran akan segera dilakukan setelah data tersebut tersedia dan diverifikasi.
Kementerian Sosial berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kemendagri, DPR RI, BNPB, serta pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan penyaluran bantuan sosial pascabencana di Sumatra, khususnya Aceh, berjalan tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pemulihan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat terdampak.
