Jakarta – Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, mengemukakan pandangan pribadinya mengenai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menyatakan bahwa DPD belum mengambil sikap resmi terkait isu tersebut, namun secara pribadi mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak dilakukan secara langsung.
DPD Belum Bersikap, Sultan Usulkan Titik Tengah
Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan bahwa DPD akan mendengarkan aspirasi masyarakat daerah sebelum memutuskan sikap terkait isu Pilkada. “Maka terkait dengan isu-isu Pilkada, kami tidak bisa serta merta memutuskan bahwa ini yang pilihan kita karena kami pasti akan mendengar kembali suara-suara masyarakat daerah, kemudian apa yang terbaik terkait dengan pilihan-pilihan ini,” ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
Ia menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia yang menurutnya sangat mahal. Pengalaman empirisnya dalam pemilu mendorongnya untuk mengusulkan peninjauan ulang terhadap sistem demokrasi langsung, termasuk Pilkada.
“Kita very high cost politik, mulai dari DPRD, provinsi, kabupaten, kota, pilkada bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Mungkin termahal di dunia. Nah, atas dasar pengalaman empiris berkali-kali ikut pemilu, memang saya membuat buku waktu itu sebaiknya memang pilkada langsung atau demokrasi langsung itu ditinjau ulang,” ungkap Sultan.
Usulan Pribadi: Pilkada Gubernur Tak Langsung
Lebih lanjut, Sultan mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak dilakukan secara langsung. Ia beralasan bahwa provinsi berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga rasionalisasi untuk pemilihan tidak langsung lebih memungkinkan.
“Nah, secara pribadi saya pernah mengatakan bahwa kalau mau titik tengahnya itu mungkin provinsi. Nah, kalau provinsi itu tidak langsung rasionalisasinya masih bisa dimungkinkan lebih gampang. Karena apa? Karena sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah provinsi,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini dapat memudahkan koordinasi ke depan. Namun, Sultan kembali menekankan bahwa usulan ini bersifat pribadi dan belum menjadi keputusan resmi DPD RI.
“Jadi, guna memudahkan koordinasi ke depan ada baiknya atau memungkinkan untuk Pilkada provinsi atau gubernur mungkin tidak perlu dipilih langsung. Tapi atas nama demokrasi tidak bisa juga tidak dipilih langsung semua. Makanya ada Pilkada bupati, wali kota. Tapi lagi-lagi itu ide pribadi. Secara kelembagaan kami belum putuskan,” imbuhnya.
Simak juga video terkait isu Pilkada:
[Gambas:Video 20detik]
